Pekanbaru (Beritaintermezo.com) - Komisi C DPRD Riau sarankan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau supaya bisa mencontoh pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal pengelolaan aset daerah.

"Kalau di Surabaya, operasional mobil dinas misalnya, pengelolaannya diakomodir langsung di masing-masing instansi yang bersangkutan," kata Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau saat menceritakan hasil observasinya kepada wartawan, Kamis (28/07/16).

Hal ini menurutnya sangat berbeda dengan Provinsi Riau yang pengelolaan asetnya langsung diatur oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Riau tanpa menyerahkan ke masing-masing SKPD.

"Dalam observasi kemarin tu, kita mengajak sekwan, biro umum dan biro hukum agar tidak ada ketimpangan dalam pengelolaan asetnya, biar disatukan pemikiran mereka. Kalau yang bagus itu, kenapa tidak kita terapkan di sini," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil hearing BPKAD dan pihak ketiga guna menghitung jumlah keseluruhan aset yang dimiliki Provinsi Riau, baik yang ada di Riau maupun di luar Riau.

"Kalau pengelolaan aset ini kita serahkan semuanya ke pemerintah, sama tahu sajalah bagaimana hasilnya. Pihak ketiga itu kan bisa saja nanti bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tutupnya.

Anggota Komisi C yang hadir dalam observasi ke Surabaya diantaranya, Ilyas HU, Supriati, Soniwati, Husaimi Hamidi dan lainnya.(bic)