www.beritaintermezo.com
14:43 WIB - Komisi I DPRD Meranti Gelar Rapat Bersama Mitra Kerja, Bahas Capaian Bersama dan Dampak Program | 13:41 WIB - Semangat Berbagi PHR, Wujud Syukur Keberhasilan Tajak Sumur Eksplorasi Pinang East | 19:36 WIB - Hakim Vonis Bersalah Terdakwa Perusuh Aset Perusahaan Negara | 15:33 WIB - Pemprov Riau Segera Usulkan Pengganti Pj Walikota Pekanbaru. | 15:24 WIB - KPU Sebut Partisipasi Pemilih Turun 20 Persen Pada Pemilu 2024 di Pekanbaru | 20:04 WIB - IOH Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadhan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
DPRD Riau Segera Laporkan Hasil Pansus Lahan ke KPK
Jumat, 16-09-2016 - 07:56:23 WIB
Suhardiman Amby
TERKAIT:
   
 

Pekanbaru (Beritaintermezo.com) - Untuk menindaklanjuti laporan Pansus Monitoring DPRD Riau ke Polda Riau, Kejati Riau, PPNS Dinas Kehutanan Riau, BLH Riau terkait 38 perusahaan bermasalah di Riau, supaya tidak macet, DPRD Riau berencana melaporkanya ke KPK.

"Kita anggap tindak lanjut laporan kita macet, kita tidak tahu apa alasannya. Makanya kita berinisiatif menyerahkan semua laporan temuan Pansus (termasuk 38 perusahaan, red) ke KPK, kalau juga tidak ada respon KPK, ke Tuhan lagi kita melapor," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Kamis (15 /09/16).

Ia pun menduga, belum adanya perkembangan terbaru dari laporan Pansus ke Polda, Kejati, PPNS Dinas Kehutanan dan BLH Riau disebabkan adanya oknum petinggi di negeri ini yang menjadi dekingan perusahaan yang dilaporkan.

"Kita tidak menuduh, mungkin di belakang perusahaan yang dilaporkan itu ada oknum petinggi di negeri ini, makanya laporan Pansus belum menunjukkan perkembangan, walaupun laporan itu sudah lama kita sampaikan," ungkapnya.

Khusus KPK, pria yang pernah menjabat ketua Pansus Monitoring ini sangat berharap agar semua laporan perusahaan bermasalah di Riau bisa ditindaklanjuti. Apalagi Pansus menganggap, semua alat bukti sudah terpenuhi.

"Kita anggap data sudah cukup, hasil kerja Pansus kan bisa dijadikan alat bukti, tinggal lagi lembaga tempat kita melapor itu mau tidak menindaklanjuti laporan kita. Potensi kerugian negara pun jelas, puluhan triliun," jelasnya.

Lebih lanjut ia juga berharap agar KPK bisa mengembalikan kerugian negara, terutama dari sektor pajak. Dalam laporan Pansus, banyak perusahaan di Riau yang tidak membayar pajak, baik untuk daerah maupun negara.

"Sebenarnya ada 600 lebih perusahaan yang kita laporkan ke intansi penegak hukum. Berkaitan dengan pajak, KPK akan menindaklanjutinya, kejahatan perambahan dan pengrusakan lingkungan hidup, Polri yang akan turun. Semua laporan sudah jelas peruntukannya," tegas politisi Hanura seperti dikutip dari riauterkini.

"Kalau tidak presiden turun tangan, maka susah juga menyelesaikan kasus lahan di Riau ni. Mudah-mudahan pak presiden bisa mendengarkan laporan kami," tutupnya. (int/bic)



 
Berita Lainnya :
  • DPRD Riau Segera Laporkan Hasil Pansus Lahan ke KPK
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    3 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    4 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    5 Harap Pinta Belasan Tahun
    Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Resmi Beroperasi
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    10 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica