www.beritaintermezo.com
10:41 WIB - Dosen FH UIR Husnu Abadi Baca Puisi di 90 Tahun Prof Solly Lubis | 10:36 WIB - Asisten Administrasi Umum Setda Rohil Buka Seminar Pendidikan | 14:55 WIB - Gerak Cepat Polres Siak Selidiki Dugaan Tindak Pidana Ilegal Logging di Kampung Rawa Mekar Jaya | 12:14 WIB - AOK Team Dilantik, Asmar Bakal Calon Wakil Bupati Beri Motivasi Relawan | 09:45 WIB - Demi Menyatukan Keberagaman, Fraksi PDI- Perjuangan Kawal Ibadah HKBP Tampan Pekanbaru | 07:33 WIB - Gelar Aksi, IKPBS Serukan Masyarakat Bengkalis Cerdas Memilih Pimpinan
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Dorong Perda Pesantren Segera di Sahkan.
Selasa, 30-06-2020 - 17:16:01 WIB

TERKAIT:
 
  • Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Dorong Perda Pesantren Segera di Sahkan.
  •  

    PEKANBARU (Beritaintermezo.com) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau mendorong percepatan pembahasan tentang Perda Pesantren yang di inisiatifkan DPRD Provinsi Riau pada rapat Kerja BP2D terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan diruang rapat BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau, Senin (29/06/2020).

    Rapat dipimpin langsung Ketua BAPEMPERDA DPRD Prov Riau Ma'mun Solikhin S.Ag, yang diikuti Kanwil Kementerian Agama Prov Riau Drs.H.Fairus.Ma
    Anggota BAPEMPERDA DPRD Riau, Ketua Fraksi PDI Perjuangan H. Syafaruddin Poti, SH, Agung Nugroho, Ade hartati , Sulastri dan Kosim, Staff Ahli BAPEMPERDA DPRD  Riau, dan Staf Ahli Komisi IV.

    Kegiatan proses jalannya rapat tersebut, bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pesantren merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Hingga Saat ini Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren belum terbit.

    Selanjutnya, Substantif Materi di dalam Ranperda Penyelenggaraan Pesantren belum mencakup materi yang komprehensif dan belum mencakup unsur penyelenggaraan Pesantren. Terkait substansi Ranperda harus memperhatikan Kewenangan Daerah Provinsi. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum agar Pemerintahan Daerah dapat memberi bantuan kepada Pesantren.

    Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terdapat 8 Pasal yang mengharuskan diterbitkannya Peraturan Menteri dan 2 Peraturan Presiden. Terkait dengan pendelegasian Undang Undang tentang Pesantren kepada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri agama harus diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang mana menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diatur didalam materi muatan ranperda penyelenggaraan pesantren untuk memperkaya materi muatannya.

    Usai kegiatan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Riau H. Syafaruddin Poti, SH saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong Perda Pesantren ini segera dibahas, sebab hal ini sudah lama dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang belum terbit, yang isinya mengacu pada dunia pendidikan Non Formal terhadap tuah ibah atau Bansos melalui bantuan Provinsi Riau.

    "Kita sangat berharap agar Perda ini cepat dilaksanakan, dengan konsultasi dengan Kemenag untuk mengesah pembahasan Perda Pesantren yang diambil oleh Inisiatif DPRD Riau, hendaknya juga dapat dilakukan Perbaikan dan Penyesuaian Naskah Akademik dan Draft Ranperda dengan melibatkan Tim dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau," tutupnya.

    Sementara itu Ketua BAPEMPERDA DPRD Riau Ma'mun Solikhin S.Ag, membenarkan "Alhamdulillah rapat berjalan dengan baik beserta Kanwil Kementrian Agama Riau, dan kita akan melalui setiap tahapan-tahapan untuk pengesahan ini, dan semoga berjalan dengan baik," ungkap Ma'mun Solikhin.

    Menanggapi Hal tersebut, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau Drs. H. Fairus, Ma menyampaikan Bahwa Ranperda tersebut harus dilanjutkan walau belum ada turunan dari UU no.18 tahun 2019 tentang pesantren.

    "Namun demikian kita harus terus mengacu pada UU tersebut, kemudian kalau bisa naskah akademiknya harus lebih lengkap dan rinci juga konsep ranperdanya, kami usulkan tadi supaya tenaga ahlinya selain dari UIN juga harus ada dari praktisi pondok pesantren, dan juga harus ada dari unsur pemerintah dalam hal ini dari Kanwil Kemenag Riau," tuturnya.

    "kami yakin dengan perda ini maka santri-santri kita dan pondok pesantren akan lebih mendapat keadilan, kami sangat mengapresiasi hak inisiatif dari kawan-kawan di DPRD, kami ucapkan terimakasih yang tinggi atas inisiatif mereka semoga Allah menbalas dengan pahala yg besar dan kawan-kawan selalu sukses," Tutupnya.***(int1)



     
    Berita Lainnya :
  • Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Dorong Perda Pesantren Segera di Sahkan.
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    4 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    5 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    6 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    7 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica