Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Gubernur Riau, Syamsuar, dijadwalkan siang ini akan melantik 10 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) hasil assesment, setelah disetujui oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelantikan akan dilaksanakan di Gedung daerah Gubernuran Riau, Jumat (11/3).

Sepuluh Calon Kepala OPD yang akan dilantik hasil assesment diantarnya Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Sopyan Hari Tengku Fauzan. Asisten ekonomi dan pembangunan, Job Kurniawan, Kepala Dinas Kesehatan, Zainal Arifin. Kepala Dinas PUPR PKPP, Muh Arief Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Djoko Edy Imhar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imron Rosyadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Fariza. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Erisman Yahya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Wan Fajriatul Mamnunah. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Rahmad Ramadiyanto, dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Herman.

"Ya Insha Allah, siang ini pak Gubernur melantik pejabat hasil asessment. Ada 10 pejabat yang akan dilantikan, dan akan menduduki kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong," ujar kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan seperti dilansir dari Haluanriau.co.

Dijelaskan Ikhwan, awalnya asesment yang dibuka sebanyak 12 OPD yang dibuka. Namun satu OPD Dirut RSJ hanya 1 peserta yang lulus dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya 1 OPD lagi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pelantikan pejabatnya ditunda.

"Jadi awalnya 12, kemudian jadi 11 OPD. Dikarenakan jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, harus mendapatkan izin Kementrian kependudukan, jadi ditunda pelantikannya. Kita tunggu izinnya keluar," jelas Ikhwan.

"Untuk 10 pejabat yang akan dilantik, nanti akan dibacakan langsung. Mana tau ada perubahan jadi belum bisa diumumkan. Undangan akan disebar setelah mendapat persetujuan Gubernur," tambah Ikhwan. ***