JAKARTA (Beritaintermezo.com) – Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi ikut dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016 yang dipimpin Presiden Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Bupati Irwan hadir bersama rombongan bupati/walikota se-Riau yang dipimpin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Rapat TPID ini diikuti banyak Menteri Kabinet Kerja, di antaranya: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Jend TNI Purn Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Selain itu turut hadir Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, dan Panglima TNI Jend TNI Gatot Normantyo.

Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan TPID berprestasi kepada daerah-daerah yang dianggap pemerintah, mempunyai TPID yang baik, di antaranya: Jember, Samarinda, dan Gorontalo. Namun Bupati mengaku mendengarkan kritikan tegas Presiden Jokowi yang kecewa dengan sejumlah daerah yang masih banyak mengendapkan anggaran pembangunan di perbankan termasuk Provinsi Riau.

“Di tengah kondisi ekonomi saat ini tentu kekecewaan Presiden terhadap daerah-daerah tersebut sangat beralasan. Kita di kabupaten/kota tentu sangat berharap anggaran itu juga segera ditransfer ke kita sehingga kita bisa melaksanakan program pembangunan yang sudah dibuat,” ungkap Bupati Irwan singkat usai rapat tersebut.

Dalam rakor tersebut Presiden Joko Widodo kecewa ketika mengetahui banyak anggaran yang ditransfer ke daerah justru mengendap di perbankan. Dia pun mengungkap daftar provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah simpanan terbesar di bank.

“Saya sudah diminta Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk ungkap saja, saya ungkap,” ujarnya Jokowi.

Menurutnya, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah dengan anggaran terbesar yang mengendap di bank, yakni sebesar Rp13,9 triliun. Selanjutnya adalah Jawa Barat (Rp8 triliun), Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua Rp2,59 triliun, dan Jawa Tengah (Rp2,46 triliun). Jokowi sangat menaruh perhatian pada percepatan pencairan anggaran, baik di pusat maupun di daerah.
 
Menurutnya, jika anggaran pemerintah cepat cair maka akan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat dan pada akhirnya akan menggerakan perekonomian. Untuk itulah Jokowi mengancam apabila Pemda masih membandel, maka ia akan menyalurkan anggaran transfer ke daerah dalam bentuk surat berharga (obligasi), seperti yang telah dilakukan untuk beberapa kabupaten/kota.

“Beberapa kabuten/kota sudah mulai kami terbitkan surat utang. Kalau masih gede-gede (simpanannya) seperti ini dan tidak bergerak apa-apa ya surat utangnya akan semakin banyak,” ujarnya.

Langkah tegas itu dilakukannya guna menyiasati kondisi perekonomian yang masih melemah. “Kita mulai manajemen yang sangat ketat saat ini. Dengan kondisi perekonomian global yang masih belum baik maka kita harus seperti ini,” ujarnya.(rls/jin)

Berikut daftar sepuluh provinsi terbesar di Indonesia yang mengendapkan anggarannya di bank:
1. DKI Jakarta Rp13,9 triliun
2. Jawa Barat Rp8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp3,9 triliun
4. Riau Rp2,86 triliun
5. Papua Rp2,59 triliun
6. Jawa Tengah Rp2,46 triliun
7. Kalimantan Timur Rp1,57 triliun
8. Banten Rp1,52 triliun
9. Bali Rp1,4 triliun
10. Aceh Rp1,4 triliun
Selanjutnya, daftar 10 Kota di Indonesia yang anggarannya banyak mengendap di bank:
1. Medan (Sumatera Utara) Rp2,27 triliun
2. Surabaya (Jawa Timur) Rp1,85 triliun
3. Tangerang (Banten) Rp1,63 triliun
4. Cimahi (Jawa Barat) Rp1,52 triliun
5. Depok (Jawa Barat) Rp1,31 triliun
6. Semarang (Jawa Tengah) Rp1,13 triliun
7. Magelang (Jawa Tengah) Rp1,1 triliun
8. Tangerang Selatan (Banten) Rp1,03 triliun
9. Serang (Jawa Barat) Rp948 miliar
10. Mojokerto (Jawa Timur) Rp917 miliar
Berikunya, daftar kabupaten (kab.) yang banyak mengendapkan anggarannya di bank:
1. Kab. Bogor (Jawa Barat) Rp1,9 triliun
2. Kab. Badung (Bali) Rp1,6 triliun
3. Kab. Bandung (Jawa Barat) Rp1,6 triliun
4. Kab. Bekasi (Jawa Barat) Rp1,5 triliun
5. Kab. Tanah Laut (Kalimatan Selatan) Rp1,3 triliun
6. Kab. Kediri (Jawa Timur) Rp1,39 triliun
7. Kab. Berau (Kalimatan Timur) Rp1,37 triliun
8. Kab. Mimika (Papua) Rp1,37 triliun
9. Kab. Nias (Sumater Utara) Rp1,31 triliun