www.beritaintermezo.com
19:36 WIB - Hakim Vonis Bersalah Terdakwa Perusuh Aset Perusahaan Negara | 15:33 WIB - Pemprov Riau Segera Usulkan Pengganti Pj Walikota Pekanbaru. | 15:24 WIB - KPU Sebut Partisipasi Pemilih Turun 20 Persen Pada Pemilu 2024 di Pekanbaru | 20:04 WIB - IOH Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadhan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal | 19:55 WIB - Ketua DPRD Meranti Lakukan Koordinasi Dengan Kementerian BUMN | 16:03 WIB - Tingkatkan Minat Baca Masyarakat, Dispersib Rohil Gelar Pustaka Keliling
Advertorial
Ciptakan Aparatur Profesional dan Berintegritas, Pemprov Riau Saring ASN Melalui Assessment Center
Sabtu, 24-09-2016 - 11:31:59 WIB
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menyerahkanSK pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Riau
TERKAIT:
   
 

Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Dalam menciptakan aparatur Profesional dan Berintegrasi serta meningkatkan pelayanan, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan terobosan-terobosan baru. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Instrumen utama dalam menjalankan fungsi organisasi Pemerintah. Terlebih lagi di era kompetisi global saat ini. Maka dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi ASN pemerintah agar memiliki Kompetensi, kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang pada akhirnya tercipta profesionalisme

Keharusan menyiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan termasuk menjadi kewajiban instansi-instansi pemerintah dengan segenap aparatur yang ada didalamnya. Salah satu kunci utama kesuksesan dalam pengelolaan Aparatur Pemerintah berada di tangan pimpinan yang akan mengendalikan lingkungan kerja meraka guna mencapai visi dan misi organisasi. Oleh karena itu pemilihan para pemimpin dalam suatu organisasi perlu dilakukan secara cermat.

Kondisi yang terjadi saat ini, dalam penentuan calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural, terutama pada tingkatan jabatan administrator  (Pejabat Struktural Eselon III) dan Jabatan pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV) lebih dititikberatkan pada aspek persyaratan administrasi dan selera subjektif pimpinan. Berbagai perangkat atau instrumen penilaian pegawai seperti SKP, Tim Penilai Akhir (TPA), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dipandang kurang mencerminkan prestasi dan mengukur potensi pegawai yang sesungguhnya, sehingga hasilnya sering kali kurang akurat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk promosi, rotasi serta pendidikan dan pelatihan.

Dengan telah tersusunnya suatu standar kompetensi jabatan struktural, maka dapat dilakukan penilaian yang lebih objektif terhadap calon-calon pemegang jabatan struktural. Adapun salah satu metode yang dapat digunakan dalam penilaian kompetensi tersebut antara lain dengan 'Assessment Center' sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Baperjakat dan TPA dalam mengukur kemampuan dari pejabat pemerintah sesuai dengan Kompetensi, kecakapan, keterampilan, dan keahlian.

Dalam rangka mendukung pembentukan Assessment Center, Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Diklat Assessor SDM Aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah disaring melalui Seleksi Assessor Provinsi Riau. Saat ini Sebanyak 66 orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Riau telah mendaftar untuk mengikuti seleksi jabatan fungsional Assessor.

Menpan-RB Asman Abnur didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengunjungi Badan Pelayanan Terpadu

Seleksi difasilitasi oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN ditargetkan untuk memperoleh 15 orang calon peserta Diklat Assessor SDM Aparatur. Namun hasil seleksi hanya merekomendasikan 14 orang peserta untuk mengikuti Diklat Assessor SDM Aparatur yang diikuti aebanyak 104 pejabat setingkat Eselon III di lingkungan Pemprov Riau

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau  Drs. Asrizal, M.Pd kegiatan Assesment yang dilakukan ini agar dapat menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas. Dimana, Kegiatan ini bertujuan agar dapat memotret dan mengetahui kompetensi manajerial dari pejabat administrasi esselon III dan IV baik itu pejabat administrator maupun pengawas.


Selain itu penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah dan mengimplementasikan PP no. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melakukan penilaian ditangani oleh tim Assessor BKN dan dibantu oleh 13 orang assessor BKP2D Provinsi Riau. Untuk diketahui bahwa assessment center Provinsi Riau mendapatkan BKN Award terbaik III

"Diharapkan pada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan forum ini untuk dapat menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan selaku Aparatur Sipil Negara. Karena untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur dan pelaksanaan penilaian kinerja saat ini Pemerintah Provinsi Riau sedang menggalakkan dan mensinergikannya dengan perkembangan teknologi yang ada, sesuai dengan motto Provinsi Riau yakni Riau Go IT," Kata Asrizal

Dikatakan Asrizal, kegiatan Pemetaan Jabatan Adminstrator (Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Hasilnya akan diserahkan kepada Gubernur Riau yang akan dijadikan bahan pertimbangan.

Gubernur Riau menyerahkan SK kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau

Pemerintah provinsi Riau berhasil menghemat anggaran hingga Rp600 miliar berkat aplikasi e-budgeting alias anggaran elekronik. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Asman Abnur, ketika berkunjung ke Riau pada Rabu (7/9/2016) lalu

"Riau bisa menghemat 13 persen anggaran dari total Rp6 triliun yakni sebesar Rp600 miliar. Dari penghematan ini, sudah berapa kilometer yang dapat dibangun jalan," kata Asman Abnur ketika meninjau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Menurut Asman, penerapan e-budgeting yang merupakan bagian e-government dalam transparasi pelayanan publik dapat mempermudah pengelolaan anggaran.

"Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan teknologi di era transparansi ini, mulai dari penghematan anggaran yang bisa langsung dihitung, implementasi kegiatan pimpinan, serta satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang lambat mencairkan proyeknya, ini dapat langsung ketahuan," katanya saat melanjutkan tinjauan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.

Menpan-RB mengatakan implementasi pelayanan publik dari penerapan e-government merupakan salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo.

"Implementasi pelayanan publik sudah tercermin di Riau, saya tidak mengira Riau sudah menerapkan sistem teknologi jauh hari-hari," tutur Asman. (Adv/jin)



 
Berita Lainnya :
  • Ciptakan Aparatur Profesional dan Berintegritas, Pemprov Riau Saring ASN Melalui Assessment Center
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    3 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    4 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    5 Harap Pinta Belasan Tahun
    Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Resmi Beroperasi
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    10 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica