Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Untuk melakukan penilaian terhadap perekonomian suatu daerah, tidak bisa dengan mengukur dari kondisi kekinian. Parameter ekonomi tidak terjadi sesaat, akan tetapi melalui proses akibat kondisi dan dampak tahunan.

"Kerja empat-lima tahun lalu, baru berdampak sekarang. Dan kerja sekarang, baru bisa terlihat empat-lima tahun mendatang," nilai sarjana ekonomi lulusan Universitas Riau angkatan 1987 ini.

Menurutnya, pemerintahan yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman saat ini pada kenyataannya adalah Pemerintahan Recovery (cuci piring). "Sumber daya dan tenaga terkuras untuk menyelesaikan sejumlah persoalan masa lalu," tegas Ketua Umum IKA Universitas Riau ini seraya menyebut lima persoalan masa lalu itu.

Pertama, proyek mangkrak Jembatan Siak 4 yang memerlukan pembenahan administrasi, dan kajian teknis ulang. Alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan.

Kedua, pembayaran utang Main Stadion dan infrastruktur dengan segala persoalan pasca OTT pemerintahan sebelumnya. Alhamdulillah juga sudah mulai diangsur/dibayar yang ternyata cukup menguras belanja APBD, bahkan harus merasionalisasi alokasi belanja penting lainnya untuk kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang berlarut-larut dan menjadi penghambat realisasi investasi. Dibahas dan dikoordinasi bertahun tahun. Alhamdulillah, sudah ada kemajuan tinggal pengesahan

Keempat, permasalahan BUMD terutama RAL yang tidak saja bangkrut dan menimbulkan masalah bagi pemegang saham lainnya, tapi juga banyak beban utang pajak dan sebagainya. Ini harus diurus dan perlu kehati-hatian.

Kelima, puluhan beban akibat pembiaran kasus masa lalu yang incrach kalah di pengadilan. Kasus-kasus ini harus diurus Pemerintahan Andi Rachman, di antaranya Kasus Tanah UNRI, Tanah Eks Kanwil Pariwisata, dan utang-utang Pasca PON Pemerintahan sebelumnya.

"Itu semua beban pemerintahan saat ini. Persoalannya bagi Pemerintahan Andi Rachman bukan hanya membayar, tapi berat dan harus hati-hati menyelesaikan administrasinya, masalah teknisnya, dampak turunannya. Itu semua (diselesaikan) dengan komitmen ikhlas membenahi dan membangun Riau," tegas Ahmad Hijazi.

Lebih lanjut dia mengatakan, melihat dan membandingkan perekonomian Riau juga tidak sesederhana yang di-judgment Lukman Eddy, bakal calon Gubernur Riau dalam suatu kesempatan. Perekonomian Riau sudah terbangun dan ditopang sektor Migas, pertanian/perkebunan, dan pertambangan.

"Kita tahu sektor-sektor tersebut sangat rentan dengan pengaruh harga pasar global. Dampaknya sangat terasa bagi Indonesia, tentunya karena Riau share terbesar di sektor-sektor itu, maka Riau yang paling terdampak kontraksi perekonomian," ujar alumni S2 Universitas Airlangga ini.

Hal ini, ungkapnya, juga dapat dilihat dari analisis sektoral. Dengan mengesampingkan sektor Migas, artinya kalau perekonomian Riau tanpa migas angka pertumbuhannya mencapai 4,37 % YoY. Itu masih dipengaruhi konstraksi sektor pertanian/perkebunan yang kita tahu kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar.

"Pemerintahan Andi Rachman sudah berhasil dan terus mendorong pertumbuhan sektor jasa untuk menopang perekonomian daerah agar lebih berdaya tahan," tukas mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini.

Bahkan hasil terakhir Analisis BI, tuturnya, diperkirakan mulai Triwulan III Thun 2017 perekonomian Riau mulai membaik, karena ditopang permintaan domestik yang kuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dengan migas sekitar 3, 19 % YoY, yang didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah di akhir tahun, dan peningkatan ekspor.

Riau Lima Besar Nasional

Perlu diketahui juga bahwa Perekonomian Riau memberikan share terbesar kelima nasional (5,04%) bersama sama DKI Jakarta (17,36 %), Jawa Timur (14,60), Jawa Barat (13,13 %), dan Jawa Tengah (8,6%). Artinya, ungkap pria kelahiran dan besar di Indragiri Hilir ini, andil ekonomi Riau terbesar pertama di Sumatera/luar jawa.

"Kalau membandingkan sesuatu itu mestinya apple to apple. Kalau membandingkan ekonomi Riau kurang tepat dengan Sumbar, Jambi, dan provinsi yang berbeda potensi dan keunggulannya. Bandingan Riau adalah Kaltim, dan ternyata kinerja ekonominya hampir sama dengan Riau. Bahkan untuk indikator-indikator tertentu, Riau lebih unggul," ujar pria low profile ini.

Untuk diketahui, ungkapnya lagi, bahwa serapan APBD Riau sudah membaik. Dari 63 % tahun 2014, 68 % tahun 2015, menjadi 84,19 % tahun 2016. Hasil itu semua dengan kerja keras, memacu program sambil membenahi masalah-masalah masa lalu.

Alhamdulillah, sebutnya lagi, perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset yang diurus Pemerintahan Andi Rachman sudah kembali ke track (on the track). Pengelolaan aset dari kondisi amburadul, tidak terinventarisasi, tidak terurus, tidak tertib. Saat ini sudah mulai tertib. Yang sebelumnya belum ada nilai buku yang valid, bertahap dibenahi dari nilai perolehan Rp9 triliun tahun 2015, Rp25 triliun tahun 2016, dan hasil LHP BPK tahun 2017 tercatat dan tervalidasi Rp33 triliun.

"Itu semua adalah kerja recovery yang membutuhkan kesungguhan, dengan niat tulus ikhlas membenahi administrasi pemerintahan agar bisa membangun Riau lebih baik untuk selanjutnya," pungkas Ahmad Hijazi. (adv)