Dalam hal ini Cuma ada dua hal, Kemauan dan keberanian, Mau tidak menindaknya, berani tidak menindaknya" />
www.beritaintermezo.com
10:41 WIB - Dosen FH UIR Husnu Abadi Baca Puisi di 90 Tahun Prof Solly Lubis | 10:36 WIB - Asisten Administrasi Umum Setda Rohil Buka Seminar Pendidikan | 14:55 WIB - Gerak Cepat Polres Siak Selidiki Dugaan Tindak Pidana Ilegal Logging di Kampung Rawa Mekar Jaya | 12:14 WIB - AOK Team Dilantik, Asmar Bakal Calon Wakil Bupati Beri Motivasi Relawan | 09:45 WIB - Demi Menyatukan Keberagaman, Fraksi PDI- Perjuangan Kawal Ibadah HKBP Tampan Pekanbaru | 07:33 WIB - Gelar Aksi, IKPBS Serukan Masyarakat Bengkalis Cerdas Memilih Pimpinan
Struktur Gemuk, Satgas Kebun Tidak Punya Keberanian Menindak Koorporasi
Sabtu, 20-06-2020 - 09:10:58 WIB

TERKAIT:
 
  • Struktur Gemuk, Satgas Kebun Tidak Punya Keberanian Menindak Koorporasi
  •  

    Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Sejak dibentuknya Satuan Petugas (Satgas) Perkebunan satu tahun lalu,  belum banyak hasil yang dikerjakan. Hingga Januari 2020 sebagaimana  dikatakan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution selaku ketuga Gugus  Januari lalu Satgas baru menemukan 80.855,56  kebun bermasalah. Sedangkan hasil panitia Khusus (Pansus) Monitoring DPRD Riau sebagaimana dilaporkan beberapa tahun lalu terdapat sekitar 1,4 juta hektar kebun illegal.

    Kurang bekerjanya satgas kebun bentukan Gubernur Riau Syamsuar tersebut mendapat sorotan dari berbagai lemen, baik aktifis lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya yang memberikan perhatian untuk Riau. Kritikan juga datang dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Riau, Seperti Hardianto yang mengkritik secara pedas kinerja satgas. Bahkan Hardianto mengatakan jika pemerintah dalam hal ini Satgas Kebun tidak berani menindak perusahaan bermasalah bisa menyerahkan ke DPRD Riau asalkan diberikan kewenangan.

    Hardianto dengan tegas mengatakan, mau tidak atau berani tidak  Satgas menindak perusahaan atupun individu yang melakukan aktifitas kebun Ilegal?

    "Dalam hal ini Cuma ada dua hal, Kemauan dan keberanian, Mau tidak menindaknya, berani tidak menindaknya," ujar Hardianto Senin (15/6/2020) dikantor DPRD Riau.
    Dikatakan Hardianto, pemerintah seharusnya sudah bisa melakukan tindakan. Apalagi hal ini merupakan tindak lanjut dari pansus Monitoring Anggota DPRD periode sebelumnya yang mendapati sebanyak 1,4 juta hektar kebun illegal di Riau.

    "Pemerintah atau satgas sudah bisa melakukan eksekusi, terutama terhadap kasus yang sudah inkrah. Pemprov hanya perlu berkoordinasi dengan pihak terkait terutama jaksa dan pengadilan untuk melakukan eksekusi," kata pimpinan dewan tersebut.

    Sebelumnya satgas ini dibentuk untuk mempermudah proses mulai dari infentarisir, monitoring sampai dalam penindakan terhadap lahan-lahan illegal yang dikuasai baik individu, kelompok  maupun korporasi.

    "Saran kita, Pemerintah  tinggal menegakkan undang-undang  yang ada, contoh menyangkut lahan illegal berarti berkaitan dengan UU Tahun 1999  tentang kehutanan, apa susahnya," ujarnya.

    Kenapa petani  kecil seperti Bongku yang menanam ubi bisa dipenjarakan, sedangkan perusahaan besar tidak bisa ditindak? Di Riau ini kata Hardianto sudah jelas.

    "Kalau kita mau jujur, semua tau siapa yang membabat hutan itu, semuanya tahu siapa yang melakukan kebun illegal itu. Pertanyaan punya keberanian dan punya niat tidak Pemerintah Untuk Menindak?," tanyanya.

    Sementara itu aktifis dari Rumah Nawacita Raya Desmawanto Nainggolan mengatakan pemerintah atau Satgas kebun membuka hasil kerja mereka sejak dibentuk September 2019 lalu. Dengan struktur Satgas  gemuk dan lengkap itu tersebut kata Raya seharusnya koordinasi dan kolaborasi penanganan kasus lahan/ hutan yang dikuasai secara ilegal, bisa dilakukan dengan lebih baik.

    "Harusnya dengan struktur yang gemuk dan lengkap tersebut kolaborasi penanganan kasus lahan bisa dilakukan dengan baik. Namun hal itu tidak terealisasi dan sampai saat ini public tidak mengetahui apa yang dikerjakan satgas," kata Raya Rabu (17/6/2020) melalui telepon genggamnya.
    Dengan demikian, hal ini menjadi ujian dan tantangan awal Kepala Dinas LHK yang baru dilantik selalu ex officio Ketua Satgas Penertiban Penguasaan Lahan/ Hutan Ilegal Provinsi Riau.

    "Ini menjadi tantangan Kadis KLH yang baru, dan kita menunggunya," ujarnya.

    Namun jika satgas kebun tidak berfungsi sesuai tujuan pembentukanny, Raya menyarankan satgas tersebut baik dibubarkan, sehingga tidak membebani anggaran daerah. Sebab, satgas kebun merupakan lintas institusi, ada tim yustisi penegakan hukum, tim monitoring dan tim operasi. Jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk aparat hukum punya komitmen dan political will yang jelas, masalah ini akan bisa ditata, bukan jadi kabur.

    Raya menilai Satgas kebun tidak berjalan karena kurang berani melakukan tindakan terhadap koorporasi ataupun kelompok karena banyak kepentingan sehingga saling berkelit di dalamnya.
    Kritik yang sama juga dari aktifis lingkungan Okto selaku tim Advokasi Jikalahari, satgas baru menemukan lahan ilegal seluas 50 ribuan hektar dari 80 ribuian hektar yang diukur pada 32 korporasi. Namun setelah itu, Satgas tidak ada lagi laporannya.

    Okto meminta Gubernur Riau atau satgas kebun segera menyampaikan perkembangan kerjanya. Siapa saja perusahaanya dan segera dieksekusi.

    Namun demikian, Okto yakin gubenur Riau berpengalam bagus mencabut izin PT Makarya Eka Guna (PTMEG) di Siak yang dijadikan TORA. Hal itu diharapkan menjadi satu langkah untuk menindak perkebuna atau korporasi illegal di Riau..

    Terus Dilanjutkan

    Ketua Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Riau, Edy Natar Nasution memastikan
    penertiban kebun ilegal di Kabupaten dan Kota terus dilanjutkan.

    Wakil Gubernur Riau itu mengatakan, pada 2019 lalu, Tim Satgas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan Secara Ilegal Riau telah menyisir 32 perusahaan di sembilan kabupaten se-Riau.

    Hasilnya dari 80.855,56 hektare lahan yang diukur tim satgas, terdapat 58.350,62 hektare lahan berada di kawasan hutan (ilegal). Sedangkan sisanya 22.534,62 hektare lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL).

    "Insya Allah semua perkebunan ilegal kita tertibkan tahun ini," kata Edy Natar Nasution yang juga Ketua Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Riau.

    Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau yang saat itu dijabat Ervin Rizaldy mengatakan, tim Satgas Terpadu telah melakukan pengukuran terhadap lahan perkebunan milik perusahaan seluas 80.885,59 hektare (ha). Dari jumlah itu, disebutkan Ervin, 58.350,97 ha lahan perkebunan masuk dalam kawasan hutan.

    "Tim sudah mengukur lahan seluas 80.885,59 ha. Dan ditemukan 58.350,97 ha lahan perkebunan milik perusahaan di kawasan hutan (illegal, red)," ungkap Ervin, Jumat (3/1) lalu.

    Pengukuran lahan perkebunan itu, kata Ervin, dilakukan di sembilan kabupaten sejak November 2019 lalu. Di antaranya, Kabupaten Kampar diukur lahan perkebunan seluas 8.650,93 ha yang digarap oleh empat perusahaan dan di Rokan Hulu (Rohul) dilakukan pengukuran lahan 11.351,80 hektare lahan milik dua perusahaan.

    Lalu di Indragiri Hulu (Inhu), Tim Satgas Terpadu mengukur lahan perkebunan milik enam perusahaan  seluas 11.050,65 ha. Di Kuantan Singingi (Kuansing) dilakukan pengukuran lahan perkebunan seluas 13.147,57 ha dari tiga perusahaan. Di Kabupaten Pelalawan dilakukan pengukuran terhadap lahan milik empat perusahaan seluas 18.911,00 ha. Selanjutnya, Bengkalis terdapat 3 perusahaan dengan total lahan yang diukur 2.926,17 ha, Siak 4 perusahaan total lahan diukur 5.420,90 ha, Rokan Hilir (Rohil) 3 perusahaan yang diukur dengan luas 3.841,60 ha, Indragiri Hilir (Inhil) 3 perusahaan diukur dengan total lahan seluas 5.585,77 ha.

    "Jadi hanya ada 22.534,62 ha lahan berada di luar kawasan hutan atau APL (area penggunaan lain, red). Sedangkan sisanya ilegal," paparnya.

    Atas temuan ini, disampaikan Ervin, Tim Satgas akan melakukan proses hukum lebih lanjut dengan diawali penyidikan terhadap pelangggaran yang dilakukan perusahana tersebut. Ditambahkan Ervin, penyisiran perkebunan itu juga akan dilakukan ke beberapa kabupaten/kota.

    Polda Riau Tuntaskan 1,4 jt Ha Kebun Bermasalah

    Sebelumnya Kapolda Riau Agung Setia Imam Efendi berjanji akan menuntaskan perusahaan permasalah yang menyalahgunakan perizinan serta penggelapan pajak yang saat ini terdapat 1,4 juta ha lahan ilegal di Provinsi Riau. Hal itu dikatakan Kapolda saat melakukan pertemuan Forkopimda minus Gubernur di Ruang Ketua DPRD Riau.

    Selain menuntaskan penggelapan pajak kebun ilegal tersebut, Kapolda juga menyebut saat ini telah membentuk tim 30 orang yang disebar ke seluruh daerah di Riau untuk menindak pajak kenderaan baik pribadi maupun perusahaan dengan tujuan memaksimalkan PAD Riau.

    Saat ini Polda Riau bekerjasama dengan pemerintah Riau khususnya terkait permasalahan pajak. Polda akan memback up masalah pajak dengan tujuan memaksimalkan pendapatan.

    Bentuk Satgas

    Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar membentuk Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal untuk menertibkan 1,4 juta hektar perkebunan tanpa izin yang beroperasi di Provinsi Riau.

    Satgas perkebunan yang dibentuk  tersebut terdiri  tiga tim yaitu tim Pengendali, Tim Operasi dan Tim Yustisi. Tim Pengendali terdiri atas Wakil Gubernur Riau sebagai ketua, lalu Wakapolda Riau, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis TPH Bun, Asisten Pemerintahan dan Kesra DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda.

    Tim Operasi diketuai oleh Direskrimum Polda Riau, Kalog Korem 031 WB, Kasubdit I Ditreskrimum, Komandan Detasemen ZB 6/1 Korem 031 WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum, lalu Kabid Infrastruktur Pertanahan BPN, Kabid Penataan LHK. Kabid Perkebunan, Pol PP, Polhut dan Terakhir Tim Yustisi akan dipimpin Dirreskrimsus Polda, selanjutnya Asisten Datun Kejati, Kabiro Hukum Setdaprov, Kabid Pajak Daerah, serta perwakilan Direktorat Jenderal Pajak .

    "Dengan tim kecil ini nanti akan jelas tugas tahapan demi tahapan yang harus dilakukannya. Kita membentuk ini dalam agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi," katanya usai rapat pembentukan tim satgas penertiban perkebunan ilegal, Senin (12/8/2019) di kantor Gubernur Riau.***(tim)





     
    Berita Lainnya :
  • Struktur Gemuk, Satgas Kebun Tidak Punya Keberanian Menindak Koorporasi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    4 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    5 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    6 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    7 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica