Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-"Assalammualaikum wrwb, saat ini beredar berita PDI Perjuangan melarang Azan. Hal ini tidak benar Alias "Hoax". Berita ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang takut bersaing politik secara baik dan benar. Bahkan pihak tersebut "bertopeng" kuat agamanya dan tidak perduli akan dosa fitnah.

Statement politik tersebut diutarakan mantan Ketua PDI-P Riau, H.Suryadi Khusaini SSos MM seperti dilansir Berazam.com, Sabtu (17/2).

Kata Kang Sor-panggilan akrab mantan Cawagubri dan pimpinan DPRD Riau ini, mana mungkin PDI Perjuangan melarang Azan. Alasannya, 80% kader PDI Perjuangan Muslim dan mayoritas pendukung PDI Perjuangan.

"Ibarat buah semangka berdaun sirih. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi," ucap Suryadi mengutip judul lagu yang dipopulerkan Broery Marantika itu.

"Bahkan yang mengantarkan hingga menjadi pemenang pemilu juga umat muslim," katanya.

Untuk itulah, dia mengajak semua pihak berfikir cerdas dan membuka cakrawala yang luas.

"Sebodoh itukah PDI Perjuangan melarang Azan? Itu sama dengan bunuh diri. Mari para sahabat, teman dan para pemuka agama jangan gampang percaya berita di medsos yang mengandung unsur fitnah dan jangan terlalu cepat men share kalau kita tidak tau pasti akan kebenarannya. Jangan kita menambah dosa yang sebenarnya tidak perlu terjadi," tandas ketua Baitul Muslimin Provinsi Riau.

Terkait pernyataan Megawati "PDIP tidak butuh suara Muslim", yang beredar di media sosial belum lama ini, juga dibantah tegas Suryadi Khusaini.

"Itu tidak benar, sengaja dibuat orang atau kelompok tertentu untuk membenturkan umat muslim dengan PDI-P. Saya katakan sekali lagi bahwa pernyataan itu fitnah," tegas Suryadi.

Menurut nya, Megawati Soekarnoputri adalah putri seorang proklamator yang taat beragama. Agamanya jelas, Muslim dan Hajjah.

"Jadi semua yang beredar di media sosial itu sangat tidak berdasar. Yang sengaja digulirkan oleh lawan lawan politik yang takut berpolitik sehat dan santun. Marilah kita berpikir maju ke depan ketimbang jadi politisi yang kerjanya ngakal-ngakalain atau politiking yang dapat merusak tatanan demokrasi kita," tutup Suryadi Khusaini.***