Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau hari ini, Senin, 11 Maret 2019 menggelar Rapat Paripurna “Pidato Sambutan Gubernur Riau masa bakti 2019-2024” yang digelar diruangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.
Sidang Pripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati yang didampingi Wakil Ketua Sunaryo, juga didampingi Kordias Pasaribu dan dihadiri oleh Gubernur Riau, Syamsuar beserta Istri, Wagub Riau,Edi Natar beserta istri dan pesohor yang ada di Propinsi Riau
Septina dalam pembukaan rapat mengatakan dalam rentang waktu yang kita telah lewati dalam Pilkada Riau 2018 dimenangkan oleh Pasangan Syamsuar-Edi Natar yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Februari 2019.
Dalam pidatonya lagi mengatakan kedepan sinergitas antara pemerintah dan dewan sangat diharapkan. Saatnya melakukan konsolidasi untuk menggandeng kesepahaman, karena Pilkada telah berlalu.
Gubernur Riau Syamsuar dalam pembukaan sambutannya, mengatakan akan tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).
“Periode kami (2019-2024) saat ini bagian dari periode terakhir RPJP 2005-2025. Jadi kami akan tetap meningkatkan program pro rakyat yang telah dirintis sebelumnya,” ujar Syamsuar pada sidang paripurna perdana di ruang rapat paripurna DPRD Riau di kawasan jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (11/3).
Terkait program tadi, mantan Bupati Siak ini menyebut kalau salah satu tantangan Pemprov Riau saat ini adalah masih adanya sederet kesenjangan antar daerah.
“Misalnya kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) antar Kabupaten/Kota hingga daerah-daerah yang saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya masih berada di bawah rata-rata provinsi,” katanya.
“Permasalahan pembangunan Riau yang dihadapi saat ini antara lain masih terdapatnya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM. Terdapat 7 kabupaten/kota IPMnya berada dibawah rata-rata provinsi 71,79,” ucapnya.
Dia juga menyoroti persoalan masih rendahnya kualitas infrastruktur bagi masyarakat diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan. Terbatasnya akses air bersih dan air minum, air limbah dan sampah yang belum terkelola dengan baik dan persoalan eleltrifikasi.
“Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi Riau terendah di pulau Sumatera dan masuk kategori sangat kurang. Kemudian masih tingginya abrasi di wilayah pesisir dan sungai di Riau. Masih terdapatnya permasalahan tapal batas antar kabupaten/kota yang masih belum terselesaikan.
Mantan Bupati Siak itu juga merincikan, tahun 2017 panjang jalan provinsi terakmulasi sepanjang 2.799 kilometer. Dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18 persen atau lebih dari total panjang jalan. Sedangkan untuk jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar. Baik itu kerikil, tanah atau belum tembus mencapai sebesar 34,58 persen. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah.
“Indeks aksesibiltas rata-rata per kabupaten kota sangat rendah sampai rendah kecuali di Kota Pekanbaru yang tinggi dan Dumai kategori sedang,” sebutnya.
Kondisi itu menurut dia belum sesuai dengan parameter kinerja standar pelayanan minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas provinsi Riau. Oleh karena itu ia merasa perlu adanya penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan. Terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah. Seperti pembangunan ruas jalan yang menunjang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan strategis nasional dan provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan, kawasan sumber bahan baku industri serta membuka keterisoliran serta tematik lainnya.
“Untuk mencapai semua itu maka diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur dasar dan pembangunan berwawasan lingkungan. Seperti membangun konektifitas, memantapkan jalan dan jembatan serta pelabuhan sistem jaringan
transportasi yang terintegrasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan juga disesuaikan dengan kebutuhan terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah, seperti ruas jalan yang menunjang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan strategis nasional dan provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan serta kawasan sumber bahan baku industri.
Syamsuar juga menyoroti masalah keterbatasan akses air bersih dan air minum yang berasal dari air leding/perpipaan. Dengan rincian kebutuhan air bersih rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur (37,20%), jasa air isi ulang dan air kemasan (36,16%) serta terdapat 23,45% rumah tangga yang bergantung pada ketersediaan air hujan. Demikian juga dengan keperluan memasak, mandi, cuci dan sebagainya, rumah tangga pada umumnya memanfaatkan air sumur (78,44%) serta air hujan (13,63%)
Kemudaian, untuk air limbah dan sampah belum terkelola dengan baik, sementara tingkat pertumbuhan penduduk dan industri relatif cukup tinggi, aktivitas tersebut dipastikan menghasilkan air limbah dan sampah, baik skala rumah tangga maupun industri. Air limbah dan sampah tersebut jika tidak terkelola dengan baik akan mengancam upaya penyehatan lingkungan khususnya terhadap kualitas air permukaan dan air sungai yang notabene sebagai sumber air baku untuk berbagai keperluan rumah tangga.
Syamsuar juga sempat menyinggung soal kebutuhan energi listrik di Provinsi Riau semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri. Sampai bulan Desember 2018 Ratio Elektrifikasi (RE) Provinsi Riau sebesar 95,92%. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik sebanyak 74 Desa dari 1.859 jumlah Desa dan Kelurahan.
“Kabupaten yang paling rendah layanan listrik adalah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru mencapai 77,64% dari 236 Desa dan Kelurahan,” paparnya.
Tidak hanya itu, Gubri Syamsuar juga sempat menyampaikan, terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57% turun menjadi 2,71% pada tahun 2017. Terjadinya pergeseran struktur perekonomian provinsi Riau dari tahun 2012 ke tahun 2017 dari pertambangan dan penggalian ke sektor industri pengolahan. (adv/jin)
