PEKANBARU (Beritaintermezo.com) - Penegak hukum didesak untuk menangkap dan menjebloskan ke penjara aktor intelektual Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melahirkan kabut asap di Riau.

Selain itu juga, pemerintah didesak untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Lantaran gagal menjaga agar tidak terjadi Karhutla dan juga ikut serta merusak lingkungan hingga menyebabkan kerugian di segala sektor kehidupan.

"Penegak hukum, dan pemerintah, baik pusat dan daerah jangan mau tunduk dan takut kepada pihak-pihak jahat yang merencanakan Karhutla di Riau ini, karena rakyat akan berada di garda terdepan melindungi kebijakan yang pro rakyat" kata Wilson Petrus Napitupulu, Wakil Ketua DPD-Repdem, Provinsi Riau ini, Jumat (20/9/2019).

Karena terang Wilson, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa Karhutla di Riau ini terorganisasi adalah sebuah rujukan bagi penegak hukum untuk mengusut dan menjebloskan pelakunya ke penjara.

"Presiden Jokowi, menyebutkan bahwa Karhutla di Riau terorganisasi, saat presiden meninjau lahan yang terbakar di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada  Selasa (17/9/2019" terang dia.

Dari pernyataan tersebut ditegaskan Wilson, Tim Gakkum Karhutla harus mampu memberikan kerja nyata dan mengungkapkan ke publik siapa aktor Karhutla itu.

Karena tegas mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) ini, Karhutla yang terjadi saat ini sudah sangat politis dan terkesan sporadis dan terkoordinasi dengan baik.

"Tiga tahun belakangan sejak 2016, setiap musim kemarau Karhutla selalu bisa ditangani dan tidak separah saat ini, namun kenapa saat ini seolah-olah tak mampu ditangani" ujar dia. "Hal ini harus dilakukan operasi dalam kasus Karhutla ini" tegasnya lagi.

Kemudian, lanjut Wilson, adanya keheranan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian setelah melihat sendiri karhutla yang ada di Riau dari helikopter. Dan, dari sekian ribu hektar luas lahan yang terbakar tidak satupun yang mencakup lahan perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya.

Kapolri, kata Wilson menganggap bahwa hal itu sekaligus menunjukkan masalah karhutla ini murni karena ulah manusia dan pelakunya adalah oknum yang sama.

"Kapolri mengatakan bahwa apa yang sudah mereka lihat dari helikopter bersama panglima TNI dan Kepala BNPB, lahan yang sudah jadi perkebunan, baik sawit maupun tanaman industri lainnya, tidak ada yang terbakar. Misal pun ada paling hanya sedikit dan di pinggir. Ini menunjukkan adanya praktik 'land clearing' dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau," ungkap Tito dituturkan Wilson.

Dimana katanya, hal itu terungkap saat kunjungan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Minggu (15/9).

Dari pernyataan Kapolri tersebut, menurut Wilson sudah terungkap sedikit tabir atas Karhutla di Riau ini. "Sekali lagi kami menegaskan dan mendesak agar aktor intelektual dibalik Karhutla ini diusut dan ditangkap segera, proses hukum" tegasnya.

Tidak hanya itu, Wilson juga mendesak agar pemerintah untuk bersikap tegas kepada perusahaan, baik perkebunan sawit maupun HTI untuk ikut bertanggungjawab dalam kejadian Karhutla ini.

"Jangan mau nyari makan dan mengeruk sumber daya alam di bumi ini tapi nggak ada kepedulian, bila perlu dicabut segera izinnya, pemerintah jangan takut kepada korporasi itu, mereka harus dibuat tunduk kepada hukum di negara ini" tegasnya.

Dia juga meminta agar DPR RI asal Riau hingga DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk sama-sama berjuang memberikan hukuman kepada perusahan yang gagal bahkan terbukti lahannya terbakar di semua sebaran Provinsi Riau.

DPRD Riau harus menunjukan kinerjanya sebagai lembaga politik untuk sama-sama membela kepentingan rakyat, karena persoalaan kabut asap ini sudah luar biasa mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, hingga membuat Presiden Jokowi turun langsung" tegasnya.

Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan tegasnya meminta agar wakil-wakil di legislatif segera melakukan pemanggilan kepada perusahaan-perusahaan lahannya terbakar untuk diminta klarifikasi serta dilakukan penghukuman jika terbukti bersalah.***