Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru Dapil Marpoyan Damai-Bukit Raya Heri Kawi Hutasoit melakukan reses di Jl Pahlawan Kerja, tepatnya di RT 04/ RW 06 Kamis (25/3/2021).

Pada kesempatan itu, warga banyak menyampaikan keluhan dan permohonan seperti pembangunan parit, perbaikan jaringan listrik dan semenisasi jalan.

Seperti halnya Heru Simanjuntak, warga RT 04/RW 06 tersebut meminta agar pemerintah memperhatikan dan membangun parit di di Jalan Pahlawan kerja menuju Jalan Kartama. Karena saat ini jalan tersebut tidak memiliki parit. Sehingga jika hujan datang, komplek lingkungan warga langsung kebanjiran.

Sementara itu Mian Br Tambunan menyampaikan agar jaringan listrik di Perbaiki di sekitar jalan Pahlawan Kerja. Saat ini katanya jaringan dan kabel-kabel di sekitaran Jalan Pahlawan Kerja tidak tertata rapi dan hampir menyentuh tanah karena kekurangan tiang listrik. Hal itu menyebabkan kecemasan bagi warga sekitar.

Keluhan lain juga datang dari Rotua Br Manullang, warga RT 02/RW 07 ini meminta pemerintah dapat mengeluarkan sertifikat hak milik di Jalan Kartama. Karena saat ini menurutnya, warga tidak bisa mengurus sertifikat hak milik akibat SK Gubernur Riau pada tahun 2011 silam tentang pencadangan. Untuk itu, warga meminta pemerintah dapat mencabut SK tersebut.

A Simbolon warga Jl Kuansing RT 03/RW 01 meminta jalan di lingkungannya di semenisasi. Aspirasi lain datang dari H Silaban yang meminta pembangunan parit di Jl Kartama 1. Warga RT 02/RW 01 tersebut mengeluhkan banjir saat hujan datang.

Demikian juga dengan Jinto Lumban gaol meminta perhatian dewan, agar pemerintah dapat membangun parit di Jl Nurkarmila VI.

"Jl Nurkarmila VI saat ini sudah penuh rumah warga, tapi parit tidak ada. Sehingga menyebabkan banjir jika hujan datang serta menjadi sarang nyamuk di genangan air rumah tangga, mohon perhatiannya pak dewan," ujarnya.

Menanggapi keluahan warga, Heri Kawi Hutasoit berjanji akan membawa aspirasi tersebut kedalam rapat paripurna untuk disampaikan ke pemerintah.

"Mudah-mudahan tahun depan, keluarhan warga dapat terselesaikan skala prioritas. Yang jelas, kami akan membawa asiprasi ini dalam rapat paripurna," kartanya.***