Bengkalis (Beritaintermezo.com)-Gubernur Riau Syamsuar bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan pencanangan penanaman Mangrove. Penanaman Mangrove dilaksanakan di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Selasa (26/7/2022). Penanaman tumbuhan laut ini bertepatan dengan  peringatan hari Mangrove se Dunia.

Selain penanaman Mangrove, dalam kesempatan itu juga dilakukan peluncuran kelompok kerja mangrove daerah (KKMD) Provinsi Riau, untuk mendukung program Riau hijau.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan pada pertemuan bersama Bappenas beberapa waktu lalu di Bali, Riau telah memaparkan komitmen terhadap penghijauan, dengan menyatakan kesiapan untuk dijadikan paru-paru dunia.

Ia menjelaskan, Provinsi Riau memiliki luas mangrove mencapai 224.895 hektare.

Bupati Bengkalis,Kasmarni mengatakan kegiatan pencanangan mangrove merupakan langkah strategis dalam memberikan perhatian khusus pada lingkungan. Selian dapat mengoptimalkan hasil mangrove menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

"Untuk itu, kami pesankan kepada seluruh masyarakat yang ada di sepanjang pesisir laut,  ke depannya daerah ini dapat diolah menjadi langkah strategis. Sehingga mangrove bernilai ekonomis dalam pembangunan berbasis kawasan perdesaan serta kesejahteraan masyarakat bersama," ujarnya.

Direktur Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (Mera) Riau, Muhammad Imram Amin berpesan, pengolahan mangrove secara berkelanjutan tersebut dapat dipadukan dengan program Riau hijau, hal ini agar bisa membantu pemerintah daerah.

Komitmen Merehabilitasi Ekosistem

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan kegiatan penanaman mangrove melibatkan 35 Kelompok Tani Hutan di wilayah pesisir Riau. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan kesungguhan Riau dalam merehabilitasi ekosistem mangrove.

"Target penanaman mangrove hingga akhir tahun nanti mencapai 200 ribu bibit. Program rehabilitasi mangrove ini sejalan dengan tujuan pembangunan Riau Hijau dan program pembangunan rendah karbon yang kita canangkan bersama," kata Syamsuar.

Maka dalam rangka penguatan upaya rehabilitasi mangrove, dengan target capaian secara nasional hingga Tahun 2024 seluas 600 ribu hektar, telah dibentuk Pokja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional. Kelembagaan ini sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi para pihak terkait, baik di pusat maupun daerah.

"Hal ini perlu kita dukung oleh segenap potensi yang ada di daerah, baik pada aspek perencanaan, penganggaran, kelembagaan, pengawasan dan pengembangannya," jelasnya.

Gubri melanjutkan, Kementerian Dalam Negeri telah meminta gubernur di 9 provinsi termasuk Riau, untuk mendukung percepatan pengelolaan ekosistem mangrove.

Hal itu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2020 yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.

"Langkah yang perlu dilakukan di antaranya melakukan koordinasi dengan para pihak. Kemudian, memastikan ketersediaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dalam RPJMD/RKPD, termasuk Dana Desa," ucapnya.***(jin)