BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com)-DPRD Kabupaten Rohil menggelar sidang paripurna dalam rangka penandatangan Kebijakan Umum APBD ( P-KUA ) Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Rohil TA 2023 antara Pemerintah dan DPRD.

Paripurna Ke III Masa Sidang Ke 13 dipimpin oleh Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Wakil Ketua Abdullah, Wakil Ketua Basiran Nur Efendi dan Wakil Ketua Hamzah , SHI, MM, Senin (25/9/23) malam diaula Sidang Utama Kantor DPRD Rohil jalan lintas Pesisir

Sementara Banggar DPRD Rohil Amansyah (F-PAN) menyatakan bahwa Perubahan KUA dan PPAS T.A 2023 merupakan pemikiran tahapan pembahasan bersama TAPD dan OPD Pemda.

Amansyah juga menyebutkan DPRD memiliki fungsi pengawasan anggaran dan Bugeting anggaran Dimana menurutnya dalam proses agenda pembahasan KUA dan PPAS perubahan 2023 yang telah disampaikan Bupati Rohil pada 20 September 2023 kemaren.

"Pembahasan Bersama TAPD dikaji secara administrasi dan hasil dari  pembahasan untuk dijabarkan oleh Tim Banggar," terang Amansyah.

Sementara Ketua DPRD Maston mengatakan Kebijakan umum perubahan dan Prioritas anggaran telah dibahas dengan demikian disepakati sebesar Rp 2,2 Triliun, Kemudian setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp 2,4 Triliun .

"Disepakati APBD -Perubahan sebesar Rp 2,4 Triliun dan Kenaikan Rp 200 Miliar setelah perubahan anggaran," jelas Maston.

Maston menerangkan dalam catatan penyusunan KUA /PPAS 2023 pembentukan yang memiliki  Indikator ekonomi. Diindikasikan merupakan hasil pajak dan retribusi.

"Kita sepakat semua kegiatan Sektor Riil supaya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui KUA dan PPAS perubahan yang disusun pemerintah menjadikan Dokumen Perubahan TA  2023 ," katanya

Sementara Bupati Afrizal Sintong mengucapkan terima kasih kepada dewan atas saran dan kritikan dalam tahap pembahasan sehingga tersusun dokumen anggaran perubahan.

Menurutnya perubahan anggaran dapat penyesuaian pemikiran yang harus untuk diakomodir pada APBD Perubahan dengan sesuai kondisi Riil anggaran yang sedang berjalan.

"Terkait Pengelolaan anggaran Perubahan juga dapat dilakukan menjadi asumsi antar kegiatan organisasi pada setelah anggaran perubahan 2023," pungkasnya. (zal)