180 ASN Rohil Ikuti Diklat Pra Jabatan
Senin, 23-07-2018 - 16:59:35 WIB
BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com)-Sebanyak 180 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Provinsi Riau di Lingkungan Pemkab Rohil. Acara dipusatkan di Gedung Misran Rais, Jalan Gedung Nasional, Senin (23/7) pukul 11.00 WIB.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Rohil H Suyatno yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Drs H Surya Arfan MSi dan dihadiri oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Provinsi Riau, Wakil Ketua DPRD Suyadi SP, Kepala BKSDM Rohil H Roy Azlan AP MSi, Plt Asisten III Muzakkar AMp serta para pejabat tinggi pratama Rohil.
Sekda Surya Arfan berharap agar para ASN yang sudah belasan tahun menjadi honorer ini hendaknya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Peningkatkan kinerja menjadi skala perioritas sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau dulu kerja sebagai honorer rajin Sekarang sudah jadi pegawai harus lebih lagi, jangan pula sebaliknya malah malas-malasan dalam bekerja," kata Sekda. Apalagi kata Sekda para pegawai ini patut bersukur pasalnya bisa menjadi pegawai setelah sebelumnya menjadi honorer dan sangat sulit dibandingkan sekarang yang pengangkatakn langusung oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui seleksi terbuka.
"Patut bersukur tanpa seleksi dan hanya menjadi honorer bisa jadi pegawai. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi sistem seperti ini honorer diangkat jadi pegawai karena semua harus dilalui melalui seleksi secara nasional," tegas Sekda.
Namun dirinya yakin sebanyak 180 orang ini mampu karena semuanya tergolong senior karena ada yang sudah puluhan tahun menjadi tenaga honorer. Total 180 ini didominasi oleh para guru yang jumlahnya mencapai 150 orang tenaga kesehatan 24 orang dan sisanya tenaga teknis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Guru dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan jadi setelah diklat ini harus ada perkembangan. Bahkan kita meminta bagi yang tak layak maka nantinya tidak akan diluluskan dalam diklat ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah mencari pegawai yang benar-benar mampu dan cakap didalam bidangnya," kata Sekda.
Wawasan peserta harus diupgrade mengingat pelayanan menjadi tolok ukur pertama ketika menjadi seorang abdi negara. "Sebenarnya sudah terlaksana pelayanan yang baik Diklat ini sifatnya penambahan wawasan dan pemantapan saja sehingga kita optimis para pegawai ini nantinya mampu menyelesaikannya," ungkap Sekda.
Dalam jumlah ini juga terdalat enam gelombang pengangkatan yang paling lama sejak 2008 silam dan akan mengikuti Diklat ini selama beberapa hari kedepan. (zal)
Komentar Anda :