BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com)-Wakil Bupati (Wabup) Rohil, Drs H Jamiludin menghadiri pelantikan antar waktu (PAW) anggota DPRD Rohil dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PAW itu menggantikan almarhum (Alm) Drs H Syarifuddin MM kepada Jumadi SP, Selasa (24/3) digedung DPRD setempat, jalan kecamatan, pusat perkantoran batu enam.

Jumadi dilantik sebagai PAW anggota dewan oleh wakil ketua DPRD rohil, Basiran Nur Efendi dan dihadiri beberapa anggota DPRD, Forkopimda dan perwakilan partai politik serta beberapa undangan lainnya.

Wabup Jamiludin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD karena sudah melaksanakan intruksi pemerintah terkait antisifasi penyebaran wabah covid-19. "Pelantikan Paw ini sangat sederhana tanpa banyak mengundang tamu, hal ini dikarenakan suasana saat ini memang tidak memungkinkan," Katanya.

Wabup juga menyampaikan ucapan selamat jalan kepada alm Syarifuddin yang merupakan salah satu anggota dewan yang ramah dan pekerja. "Beliau sama-sama menjadi anggota dewan dengan saya, mudah-mudahan buah pikiran beliau terhadap kabupaten Rokan Hilir ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta’ala," Ucap Ketua PDIP rohil tersebut.

Sementara kepada yang baru dilantik yakni Jumadi untuk bekerja dengan baik sesuai amanah dan harapan masyarakat. "Sebelum menjadi caleg beliau adalah salah satu dari pegawai negeri yang pernah menjabat sebagai lurah di kecamatan Balai Jaya," Terang Jamiludin.

Kepada istri anggota dewan, mulai detik ini suami Ibu adalah merupakan salah satu perwakilan rakyat, tentu berbeda dengan hari hari berikutnya, makanya tolong bantu dan dampingi beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir ini," Pesannya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi mengucapkan tahniah kepada Paw anggota DPRD Rohil. "Alhamdulillah saat ini anggota DPRD sudah genap 45 orang, mudah-mudahan bisa memaksimalkan kinerja dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan pembangunan dinegeri ini," ujarnya.

Ia juga menyampaikan kalau pelantikan Paw ini harus dilaksanakan mengingat surat keputusan (SK) sudah keluar satu bukan yang lalu. "SK sudah keluar satu bulan yang lalu, masa limitnya berlaku dua bulan, jadi mau tidak mau harus kita laksanakan dengan tidak mengundang orang banyak dikarenakan intruksi pemerintah terkait antisipasi penyebaran virus corona," Pungkasnya. (zal)