Rohul (Beritaintermezo.com)-Jelang pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati/Walikota se Provinsi Riau, Rakor ini merupakan persiapan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 serta tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Guna peningkatan prestasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau, yang dipusatkan di Hotel Premiere Pekan Baru, Selasa (4/9) pagi.

Acara itu di buka langsung oleh Gubernur Riau Arsyad Juliandri Rachman, turut juga di hadiri oleh Bupati Rokan Hulu H. Sukiman,  Kapolres Rokan Hulu AKBP M. Hasyim Risahondua SIK M.Si, Kajari Rokan Hulu Freddy Daniel Simandjuntak SH M.Hum,  Asisten I Setda Rokan Hulu Juni Safrin, Kaban kesbagpol Rohul Musri M. Si, Kabag Tapem Erpan Dedy Sanjaya S.STP serta Ketua KPU Rokan Hulu.


 
Dalam sambutannya, Gubernur Riau Arsyad Juliandri Rachman berharap kepada Bupati/Walikota se Provinsi Riau untuk dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka mensukseskan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019.

“Untuk kita ketahui pemilihan pada pemilu 2019 ini ada 5 pemilihan, yang pertama anggota DPRD Daerah, DPRD Provinsi,  DPR RI,  DPD RI dan Presiden, untuk itu saya mengajak Bupati/Walikota  mewujudkan penyelengaraan Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang aman dan secara aktif mensuport penyelengaraan Pemilu agar terus menjaga dan meningkatkan integritas dan kredibilitas penyelengaraan Pemilu pada pemilihan mendatang,” harap Andi Rachman

Lanjut Andi Rachman, dirinya berharap kepada Kapolda Riau beserta jajarannya dan unsur pimpinan TNI di wilayah Provinsi Riau, agar dapat mengantisipasi segala macam bentuk gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas pelaksanaan Pemerintahan dengan memanfaatkan isu Pileg dan Pilpres 2019.

“Selain itu, saya minta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), saya ingatkan untuk menjaga netralitas selama Pilpres dan Pileg berlangsung,  Pemerintah tidak akan sungkan  memberi sanksi tegas jika ada ASN yang coba-coba menjadi tim sukses, juru kampanye serta memberikan bantuan, fasilitas untuk kampanye atau bentuk tidak netral lainya,” tegasnya. (Adv/hms/joh)