JAKARTA,(BI)-Presiden Jokowi telah mengusulkan melalui surat ke DPR Kastaf AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bakal pengganti Jenderal Gatot Nurmatyo sebagai Pangla TNI yang akan pensiun bulan Maret 2018 mendatang .

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatalan hal ini kepada wartawan hari ini dan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah mengirimkan surat rencana pergantian Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI.

"Jadi, sebagai Ketua Komisi I DPR RI, saya menunggu proses di  Pimpinan DPR RI dan Bamus apakah surat itu segera diproses sehingga sebelum masa reses sudah bisa melakukan uji kelayakan,” tegas  Kharis pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/12/2017).

Karena itu pihaknya berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, atas dedikasi, kesungguhan, profesionalisme dan kecakapannya selama memimpin TNI.

Menurut Kharis, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kalau dilihat dari masa dinasnya di antara Kepala Staf angkatan termasuk lama. Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus. Seperti keberhasilannya merevitalisasi Alutsista TNI AU yang lebih modern dan tangguh sesuai zamannya, katanya.

Semua anggota Komisi I DPR RI kata Kharis, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menelaah dan menilai apakah  menerima atau mengembalikan surat Presiden Jokowi tersebut.

“Kita serahkan kepada anggota Komisi I DPR untuk menerima atau tidak,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR yang juga Waketum DPP Demokrat Syarif Hasan menegaskan jika pemilihan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo, mengikuti rotasi matra dalam pergantian Panglima TNI.

"Penunjukan Presiden itu sudah benar, sehingga sistem sudah kembali seperti zaman SBY. Makanya, kita apresiasi. Dimana Hadi Tjahjanto adalah mantan KSAU yang sudah teruji," tegasnya.

Tapi, kata Syarif meski Demokrat mendukung, namun melalui Komisi I DPR akan menggali visi dan misi Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI melalui fit and proper test yang akan dilakukan oleh Komisi I DPR setelah sidang paripurna DPR.

Selain itu dia mengingatkan pentingnya Panglima TNI yang baru untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan memastikan keamanan menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

"Maka, komitmen pertama adalah dalam menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019. Ini suatu tugas dan tanggung jawab yang cukup besar bagi panglima yang akan datang," pintanya.

Senada dengan Syarif, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Asril Tanjung berharap calon usulan Jokowi tersebut lolos dalam fit and proper test. Jika tidak, lanjut dia, Jokowi bisa mengajukan nama lain, sesuai dengan undang-undang.

Asril mengatakan Fraksi Gerindra tentunya akan bersikap kritis dan menanyakan hal-hal substansial terkait visi dan misi calon panglima TNI dalam fit and proper test nanti.

"Kita juga enggak bisa berdasarkan sektarian, dari Solo, orang Solo. Bukan itu yang akan kita lihat tapi seluruhnya. gimana pemikirannya, dasar-dasarnya, cinta tanah airnya, pengetahuan masalah TNI," katanya. (Bir).