Jakarta, (BI)-Kegetiran DPR akibat tindakan Presiden AS Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai Ibukota Israel ditunjukkan Ketua Komisi 1 DPR RI  yang terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Bu Retno Marsudi, walau sampai sekarang masih dipersepsikan baru dalam tahap rencana.
" Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat rapat oleh AS, sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak" jelas Kharis dalam keterangan tertulisnya kepada pers hari ini, Kamis  (8/12-2017).

Kharis menambahkan apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina. 
"Indonesia, dalam prinsipnya sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, kita akan terus berdiri menantang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya l" tegas Anggota DPR asal Solo ini.

Kharis mengingatkan bahwa Perkembangan ini jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah." langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai"ujar Kharis.

Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini juga meminta agar pemerintah Jokowi memberikan masukan kepada AS agar  tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional sangat penting bagi semua pihak, keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa.

"Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Segera melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan" tutup Kharis menjelaskan.(Bir)