JAKARTA (Beritaintetmezo.com)-Pemekaran Papua yang disuarakan oleh sebagian masyarakat Papua akhir-akhir ini masih terjadi pro dan kontra. Di satu sisi dianggap sebagai solusi dan di sisi lain sebagai problem, karena secara sumber daya manusia (SDM) tidak siap. Sehingga dana otonomi khusus (Otsus) yang dikucurkan selama ini tidak berdampak untuk kesejahteraan.

“Bagi kami pemekaran itu diperlukan agar Papua tidak keluar dari NKRI, dan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinnekata Tunggal Ika dan NKRI itu sudah final,” tegas anggota DPR RI FPDIP Jemmie Deminianus Ijie di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Hanya saja Jemmie merasa aneh dengan elit-elit Papua selama ini karena setiap ada isu merdeka, isu ini selalu diperdagangkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebab, mereka itu tidak konsisten dengan terus menikmati dana otsus.

Demikian pula dengan munculnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jemmie curiga OPM itu aseli atau palsu. Mengapa? “Senjata mereka seragam dan sebentar-sebentar ada di kota. Kalau senjata rampasan kan tidak seragam dan setaip tahun ada penyerahan senjata,” ujarnya.

Padahal kata Jemmie, kalau mau merdeka seharusnya tidak menggunakan rupiah dan tidak menikmati dana Otsus. “Jadi, tak jalan lain kecuali pemekaran dan lebih cepat lebih baik, karena Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu sudah final,” pungkasnya.

Sementara itu Siti Zuhro tidak setuju dengan pemekaran tersebut, karena belum memenuhi syarat daerah otonomi baru (DOB). Misalnya jumlah penduduk, potensi ekonomi, SDM yang memadai, dan sebagainya.

“Itu penting karena SDM itu yang akan menjalankan birokrasi. Kalau tidak, maka pemerintahan tak bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan profesional. Sehingga akan bangkrut akibat tak mampu mencapai target-target pembangunan,” ungkapnya.

Dengan demikian pemekaran itu harus dengan rencana besar (roadmap) yang integrated komprehensip, meliputi faktor SDM, budaya, sosialogi, ekonomi, dan sebagainya. “Harus ada komunikasi dan kesabaran, mengingat 60 % rakyat masih bependidikan rendah agar tak terjadi kesimpang-siuran,” pungkasnya. ((Bir)