JAKARTA, (BI)-Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi kebijakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang membatalkan usulan pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, dan Jawa Barat dari kalangan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun TNI.

“DPR mengapresiasi kebijakan Menkopolhukam itu. Itu membuktikan bahwa anggapan TNI/Polri berpihak kepada calon gubernur dari kalangan TNI/Polri itu tidak benar,” tegas Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Dengan demikian kata Waketum PAN itu, membuktikan bahwa TNI/Polri netral dalam politik. Sebagaimana diketahui, ketika usulan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri, masyarakat khawatir TNI/Polri akan melanggar UU dan netralitas TNI/Polri.

“Jadi, kami dukung kebijakan ini. Kami juga mendukung Polri untuk tetap netral pada Pilkada 2018 mendatang, dan membantu pengamanan selama Pilkada berlangsung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan Pj Gubernur Sumut dan Jabar dari Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai Pj Gubernur tidak lagi valid,” kata Wiranto, Jumat (23/2/2018).

Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj Gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj Gubernur. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sesuai aturan. Wiranto memastikan, pemerintah ingin Pilkada Serentak berjalan dengan aman dan lancar. (Bir)