JAKARTA, (BI)-Ketua DPD Oesman Sapta Odang, meminta masyarakat tak usah terlalu peduli dengan provokasi partai oposisi mengenai Perpres  No. 20/2018 yang membebaskan masuknya tenaga kerja asing ke tanah air karena politik oposisi memang mengkritik pemerintah.

Menurut Ketum Hanura itu, di MPR , Kamis seharusnya kritik terhadap pemerintah itu bersifat membangun agar pertainya mendapat simpati rakyat. Sebaliknya,  kalau kritiknya hoax, pembohongan, kebencian dan sebagainya maka rakyat tidak akan simpati.

“Kalau kritiknya mendiskreditkan, memfitnah, hoax, rakyat tak akan simpati, karena rakyat sudah pinter. Tidak bodoh. Jadi, peganglah hati nuraninya, pasti akan ketemu," ujarnya.

Namun dia tidak mempunyai alasan mengatakan bahwa kritikan itu ujaran kebencian atau hoax, karena dalam Perpres itu membuat kemudahan yang menghapus Permenakertrans No. 36/2015 yang mengharuskan adanya izin, batas masa kerja, jabatan dan alih teknologi.

Dengan Perpres itu maka investor tidak perlu itu bahkan mengajukan ijin tetapi cukup membuat laporan Rencana Pemakaian Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dalam dua hari setelah bekerja maka Menaker harus memberi ijin. Akibatnya TKA terutama dari Cina akhir akhir ini membanjiri Indonesia.

Tetapi Oso ketum partai bernomor 13 itu bagai gelap mata membela kebijakan yang melanggar UU Ketenagakerjaan itu dengan mengatakan bahwa wacana pembentukan pansus TKA kata Wakil Ketua MPR RI itu tidak benar. “Saya bukan membela TKA, tapi itu tidak benar mengkritiknya karena meregenelarisir. Kritik itu harus dengan data dan fakta yang benar,".

Sebagaimana diketahui bahwa OSO selain Ketua umum Hanura juga merangkap jabatan di Parlemen yang melanggar UU MD3 pasal 236 mengenai rangkap jabatan di tiga Lembaga Tinggi Negara itu (DPR, MPR dan DPD). OS selain Ketua DPD juga Wakil Ketua MPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai isu Perpres TKA yang dinilai tidak bisa dipisahkan dari politik. Menurut Waketum Gerindra itu penerbitan perpres itu hanya membela kepentingan segelintir orang dan menggeser eksistensi tenaga kerja lokal.

"Ya memang politik dong, keputusannya saja politik. Jadi, tidak digoreng-goreng, kan memang pemerintah mengeluarkan perpres memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing," kata Fadli,  Rabu (25/4).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap harinya terdapat 70 % penerbangan menuju Bandara Haluelo, Kendari, Sulawesi Tenggara, berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal.

Sementara itu sebanyak 30 % TKA illegal masuk melalui jalur laut. TKA ilegal tersebut masuk menggunakan visa turis alias kunjungan sementara.

"Saya minta kepada Ombudsman jika memiliki data, agar dibuka dan diserahkan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR agar alat kelengkapan dewan dapat segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi,” tegas Bamsoet.(Bir)