JAKARTA,(BI)-Kebijakan pengeluaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H, bersumber dari akiran dana pusat seharusnya tak ada alasan lagi Pemerintah Daerah untuk mbalelo  karena walau mekanisme dibayar APBD perubahan nantinya, maka pembayaran THR itu syah.

“Soal THR semua pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan Presiden Jokowi, karena sudah diputuskan oleh pemerintah pusat sehingga semua Pemda harus mengeluarkan THR,” tegas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Politikus Demokrat ini, kebijakan THR dan Gaji ke-13 yang diambil dari APBD itu sudah dipikirkan pemerintah jauh-jauh hari, dan itu sudah masuk dalam APBN 2018.

"Di dalam APBN itu ada unsur transfer daerah yang juga dana yang dikirimkan dari pusat ke daerah. Itu sudah dimasukkan ke situ. Sehingga dalam perencanaan pembuatan APBD sudah tercermin unsur-unsur dari gaji ke-13 dan THR yang harus dikeluarkan tersebut," ujarnya.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS daerah bersumber dari APBD.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang mengaku keberatan terhadap aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) PNS di daerah menggunakan APBD. “Pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar cukup besar,” katanya.(Bir)