Majelis Rakyat Papua (MRP) mengadukan kasus PT. Freeport Indonesia (FI) ke DPD RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan " />
www.beritaintermezo.com
21:10 WIB - Pemkab Rohil Tidak Lagi Membiayai Honorer Guru Swasta, Ini Alasannya... | 08:17 WIB - Kader Golkar Jangan Takut Merebut Kemenangan | 18:40 WIB - Datangkan 500 Ahli Geologi ke Pekanbaru, Pengda IAGI Riau Akan Perkenalkan Wisata Ulu Kasok | 17:52 WIB - Besok Konfercab PWI Bengkalis Dibuka | 16:40 WIB - PT RAPP Berikan Pelatihan Budidaya Nenas Kepada 43 Petani di Pulau Padang | 16:27 WIB - Penuhi Panggilan Bawaslu, Bupati Sukiman Dicecar 28 Pertanyaan.
Majelis Rakyat Papua Adukan PT Freeport Soal Pajak air
Senin, 06-08-2018 - 17:11:34 WIB

TERKAIT:
 
  • Majelis Rakyat Papua Adukan PT Freeport Soal Pajak air
  •  

    JAKARTA,(BI)-Majelis Rakyat Papua (MRP) mengadukan kasus PT. Freeport Indonesia (FI) ke DPD RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan penghapusan pajak air senilai Rp 3.9 triliun. Padahal, Pengadilan Pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar Rp 2,5 triliun.


    Karena itu sebanyak 51 anggota MRP yang dipimpin oleh Ketua MRP Timotius Murib mengadukan masalah tersebut ke DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/8/2018). Mereka diterima Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Nono Sampono, dan anggota DPD RI dari Papua Carles Simaremare, Parlindungan Purba (Sumut), dan Plt Sekjen DPD RI Ma’ruf Cahyono.

    Dari pihak pemerintah hadir perwakilan Kemendagri, Kemenkeu RI, Dirjen Pajak RI, Kementerian ESDM RI, dan lain-lain.

    Dalam konsultasi tersebut Oesman Sapta menegaskan jika semua masalah itu mesti diselesaikan secara musyawarah-mufakat. “DPD menghormati putusan MA dan ini menjadi pelajaran bersama bahwa hubungan pemerintah pusat dengan daerah belum selesai. Sehingga putusan MA yang membatalkan putusan pengadilan pajak tahun 2017 itu tidak sepenuhnya cermat,” kata OSO.

    Dengan kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua, masalah pajak air itu menjadi kewenangan Pemprov Papua dan sudah diserahkan ke daerah. “Putusan MA itu berarti masih terjadi disharmonisasi aturan kewenangan sehingga perlu disingkronkan agar tidak menimbulkan masalah lain di kemudian hari,” jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

    Karena itu OSO berjanji akan berusaha sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menyelesaikan masalah ini demi kepentingan rakyat Papua, kepentingan daerah, bangsa dan negara. “Jadi, masalah daerah ini tidak boleh dianggap sepela. Seharusnya masalah air ini diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua,” tambah Oso.

    Sebelumnya pada April 2018 lalu, MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT Freeport Indonesia tentang pajak air tanah untuk Provinsi Papua senilai Rp 2,5 triliun. Hal itu karena putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Alasan itulah yang menyebabkan MA menerima permohonan PK PT. Freeport tersebut itu.

    Dengan demikian, Timotius Murib berterima kasih kepada DPD RI, yang bersedia membantu untuk menyelesaikan pajar air yang harus dibayar oleh PT. Freeport tersebut. “Kami datang dengan 51 anggota MRP plus staf ahli MRP. Sehingga kehadiran seluruh anggota MRP ini tidak main-main untuk memperjuangkan hak-hak warga aseli Papua sebagai makhluk Tuhan YME,” ujarnya.

    Karena itu Timotius mendesak DPD RI dan DPR RI bersama-sama pemerintah untuk segera melakukan pertemuan dengan PT. Freeport Indonesia guna mengamandemen dalam bentuk adendum terhadap kontrak karya PT. Freeport agar rakyat Papua bisa menikmati manfaat sosial – ekonomis secara adil dan bermartabat atas dasar prinsip HAM termasuk menjadi pemegang saham PT. Freeport.(Bir)



     
    Berita Lainnya :
  • Majelis Rakyat Papua Adukan PT Freeport Soal Pajak air
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    3 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    4 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    5 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    6 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    7 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    8 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    9 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica