Bencana gempa bumi yang berturut-turut melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang getarannya hingga ke Bali tidak hanya meninggalkan duka men" />
www.beritaintermezo.com
15:20 WIB - KPK Wajib Menyelidiki Mahar 1 Triliun dari Sandiaga Uno | 15:09 WIB - Komsumsi Sabu, Dua Warga Paruh Baya Diamankan Polres Rohil | 14:59 WIB - Pilihan Tepat dan Bijak Ma'aruf Amin Sebagai Pendamping Jokowi | 14:49 WIB - Bupati Rohil Perintahkan DLH Cek Ulang Amdal PKS | 11:10 WIB - Masyarakat Desak KPK Tangkap Bupati Tapteng | 16:36 WIB - Fazar Muhardi Terpilih Ketua FPR Riau Masa Lanjutan 2018-2020
Gempa Lombok Menyimpan Luka Mendalam Butuh Mitigasi Serempak
Kamis, 09-08-2018 - 11:05:46 WIB

TERKAIT:
 
  • Gempa Lombok Menyimpan Luka Mendalam Butuh Mitigasi Serempak
  •  

    JAKARTA,(BI)-Bencana gempa bumi yang berturut-turut melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang getarannya hingga ke Bali tidak hanya meninggalkan duka mendalam akibat kehilangan sanak saudara, tapi juga mengakibatkan berbagai kerusakan mulai dari rumah, masjid, hingga berbagai infrastruktur dan fasilitas umum. Tentunya bencana gempa ini menganggu denyut nadi aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di NTB.

    Untuk itu, walau saat ini masa tahap tanggap-darurat atau penyelamatan, Pemerintah Pusat dan Daerah diminta mulai merencanakan dan menyiapkan rehabilitasi (perbaikan) dan rekonstruksi atau pembangunan kembali semua kerusakan yang terjadi akibat gempa di NTB.

    “Kita berdoa dan kerahkan semua sumberdaya agar proses tanggap-darurat berlangsung optimal sehingga mampu menyelamatkan sebanyak mungkin korban serta memastikan kebutuhan pangan, sandang, tempat berteduh, sanitasi, dan kedapuran bagi para korban terpenuhi. Sembari itu, Pemerintah juga harus bergerak cepat merencanakan dan menyiapkan proses rehab-rekon (rehabilitasi-rekonstruksi),” tegas Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (8/8/2018).

    Fahira mengungkapkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sistemik, terintegrasi dan komprehensif akan mempercepat masyarakat NTB bangkit kembali sehingga geliat aktivitas kembali normal bahkan lebih baik. Untuk tahap rehabilitasi, yang paling utama segera dipulihkan adalah sektor perumahan, kesehatan dan memperbaiki lapangan kerja terutama di sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan di NTB.

    “Dua sektor utama NTB yaitu pertanian dan pariwisata harus segera dipulihkan. Tidak boleh terlalu lama terganggu karena menjadi denyut nadi aktivitas provinsi ini. Pelayanan publik dan perbaikan berbagai sarana umum juga harus segera dilakukan agar aktivitas warga dan pemerintahan kembali optimal,” kata Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini.

    “Kita doakan dan dukung penuh proses tanggap-darurat, rehab dan rekon berjalan sebaik mungkin. Insya Allah masyarakat NTB segera bangkit kembali dan berbagai sektor kembali menggeliat terutama sektor pertanian dan pariwisata,” pungkas Fahira.

    Sementara itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yang tetap beroperasi melayani masyarakat usai terdampak gempa Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kekuatan 7 skala richter.

    Sekalipun terjadi kerusakan di beberapa titik, namun pelayanan terhadap wajib pajak tidak terganggu."Siang tadi saya berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar untuk melihat kegiatan di sana usai Bali terkena dampak gempa NTB. Kegiatan pelayanan pajak tetap beroperasi seperti biasa melayani para wajib pajak. Tidak ada layanan yang tutup akibat gempa," tegas Bamsoet saat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, Bali, Selasa (8/8/2018).

    Bamsoet didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar I Made Artawan.

    Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini melihat langsung kondisi Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yang mengalami kerusakan akibat gempa. Tampak atap kantor yang terletak di lantai 3 rusak dan runtuh karena gempa.

    "Alhamdulillah tidak banyak kerusakan yang terjadi. Seluruh dokumen aman. Kerusakan terparah berada di lantai 3 kantor pajak dimana atap bangunan runtuh. Sudah pula dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR untuk melakukan penilaian tingkat kerusakan dan kelayakan gedung pasca gempa," ujarnya.

    Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, saat gempa tidak ada korban luka maupun korban jiwa di kantor pelayanan pajak tersebut.

    "Saya berharap seluruh elemen masyarakat bisa saling bahu membahu membantu para korban gempa NTB. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga hari ini sudah lebih dari 140 orang yang meninggal dunia, dua orang korban jiwa berada di Denpasar. Mari kita bantu ringankan penderitaan saudara-saudara kita yang terkena gempa," ajak Bamsoet.

    "Saya juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) dan pemerintah daerah untuk terus memberikan pertolongan dan pencarian korban yang belum ditemukan. Selain itu, mobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak gempa harus disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada," pungkas Bamsoet.

     Sedangkan Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan perlunya dibentukan badan yang berwenang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa Lombok dan Bali. Sehingga proses penanganan kedaruratan bisa fokus dan cepat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    "Jika badan khusus di Aceh dibentuk dengan UU, maka badan khusus untuk Lombok dan Bali bisa dimulai dengan Keppres (Keputusan Presiden). Sehingga upaya penangan darurat, pemulihan kehidupan, rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan dengan cepat, terstruktur, terkoordinasi dan efektif," tegas Ferry Mursyidan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/8/2018)

    Mantan Ketua Pansus RUU Aceh itu mengatakan badan khusus tersebut akan memberi ketenangan dan kepastian langkah yang dilakukan pemerintah, sekaligus bisa mensinergikan seluruh kepedulian, bantuan, dan anggaran baik dari APBN maupun APBD, sumbangan masyarakat dan bantuan dari negara-negara sahabat.

    Mantan politisi Golkar itu belajar dari pengalaman dari tsunami Aceh, maka badan khusus Lombok ini langsung berada di bawah Presiden RI dan dipimpin langsung wakil presiden.

    Setidaknya badan khusus ini diharapkan akan memberi arah dan kepastian terhadap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok dan Bali. “Dan badan ini bukan saja untuk pembangunan kembali secara fisik, tapi yang utama adalah rehabilitasi kehidupan masyarakat pasca gempa,” pungkasnya.(Bir)





     
    Berita Lainnya :
  • Gempa Lombok Menyimpan Luka Mendalam Butuh Mitigasi Serempak
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    4 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    5 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    6 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    7 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    8 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    9 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica