JAKARTA,(BI)-Wakil Ketua Fraksi MPR FPPP Saifullah Tamliha meminta elit politik mampu meminimalisir isu SARA dalam pilpres 2019, karena SARA itu bisa mengancam desintegrasi bangsa. Indonesia sebagai negara multi etnis dan agama, maka sebisa mungkin menghindari SARA tersebut.

“Memang sulit menghindari isu SARA, termasuk di Amerika Serikat. Ditambah lagi hukumannya ringan hanya 1 tahun penjara, maka aturannya perlu direvisi agar tak main-main dengan SARA ,” tegas Saifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Hal itu disampaikan dalam diskusi 4 pilar MPR RI tentang Pemilu dan Kebhinekaan bersama Direktur Lima, Ray Rangkuti.

Namun demikian dalam perang dagang antara AS – China saat ini kata anggota Komisi I DPR RI itu, dalam penyelesaiannya SARA tidak berlaku dan group-group negara seperti G20 atau yang lain. “Semua negara menggunakan pendekatan antara pemerintah dengan pemerintah atau G to G,” ujarnya.

Karena itu Tamliha berharap elit politik bisa memenej isu SARA di tengah Indonesia yang multi etnis dan agama. Di Sumatera Utara juga masih terjadi SARA, dimana calon wagub Djarot Saiful Hidayat, yaitu Sihar Sitorus adalah non muslim, sehingga pilgubnya dimenangkan oleh Eddy Rahmayadi.

Hal itu lanjut Tamliha, hampir terjadi di Jawa Tengah. Meski Ganjar Pranowo muslim, tapi ada upaya ke arah SARA tersebut. Beruntung, wakilnya adalah Taj Yasin, putra KH. Maimun Zubair. “Kalau tidak, Ganjar bisa lewat,” jelasnya.

Seperti pilkada DKI Jakarta, yang merembet ke wilayah lain. Sehingga sekarang ini hanya di Papua, Papua Barat, NTT, Bali dan Sulawesi Tenggara yang gubernurnya non muslim. Karenanya kedua kubu capres harus mampu memenej dan meminimalisir isu SARA tersebut.

Dengan demikian menjeleng pilpres ini kedua kubu capres- cawapres harus sama-sama menghindari SARA dan mendapat perlakuan adil. Khususnya dalam cakupan wilayah kampanye. “Pemilu dan pilpres harus berlangsung adil, fair, dan demokratis,” pungkasnya.

 Sedangkan Direktur Eksekutif Lima (Lingkar Madani) Ray Rangkuti menilai kubu Prabowo – Sandi akan rugi jika hanya memanfaatkan isu-isu tentatif, fluktuatif dan aktual. Seperti pelemahan rupiah. Sebab, begitu isu rupiah mampu diatasi, maka akan kehabisan isu, dan kepercayaan rakyat pada Jokowi akan makin besar.

“Isu politik itu harus lebih pada tema-tema besar pengelolaan negara dan pembangunan 5 tahun ke depan. Inilah yang sampai saat ini diabaikan oleh kubu Prabowo,” tegas Ray di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Sebaliknya kata Ray, yang muncul masih isu-isu SARA. Karena itu, Jokowi lebih memilih KH. Ma’ruf Amin untuk menepis isu SARA tersebut sekaligus untuk memetakan kekuatan pemilih di Banten dan Jawa Barat.

“Selama pilpres 2014 suara Jokowi di Jawa Barat dan Banten kalah dari Prabowo, sehingga dengan tampilnya KH. Ma’ruf Amin, di kedua wilayah Barat Jawa ini akan memperkuat pemilih Jokowi,” kata Ray yakin.

Dengan demikian, memilih KH. Ma’ruf Amin tersebut selain untuk menepis isu agama dan ulama, sekaligus sebagai strategi memperkuat lumbung-lumbung suara Jokowi di Banten dan Jawa Barat. “Untuk buktinya, kita tunggu pilpres April 2019 mendatang,” jelas Ray.

Anehnya lagi kata Ray, #2019GantiPresiden tidak jelas capres yang didukung siapa? “Mardani Ali Sera menyatakan belum tentu mendukung Prabowo. Neno Warisman dan Ahmad Dhani pun menyerang pemerintah dengan slogan perang Badar dan Uhud, tapi begitu diserang balik, ya gak usah cengeng. Slogan perang dan tagar itu memang tidak konstruktif untuk demokrasi,” ungkapnya.

Untuk itulah Ray berharap elit politik agar berhati-hati dengan isu SARA. Sebab, SARA itu akan jauh berbahaya daripada politik uang. “Kalau SARA seluruh umat Islam akan tersulut sentimen dan emosional keagamaannya. Sebaliknya, kalau politik uang hanya bersifat lokal. Seperti diciduknya anggota DPRD Malang, DPRD Sumut dan daerah lain,” pungkasnya.(Bir)