Bengkulu (Beritaintermezo.com) – Pasca digusur pada 7 Januari 2019 lalu oleh pemerintah kota Bengkulu, pedagang menuntut pemkot ganti rugi bangunan mereka.

Bangunan yang sudah berumur kurang lebih 18 tahun tersebut, sekarang sudah datar dengan tanah yang dinilai sebagai tempat Maksiat. Dilokasi tersebut terdapat 76 warung dan 10 warung remang-remang, tujuan pemerintah adalah membasmi tempat maksiat dan menggusur warung remang-remang, namun tidak dengan warung yang lain hanya berjualan makanan, hal tersebut di sampaikan oleh kuasa Hukum pedagang sekaligus juru bicara Veri Oktatrinanda.

"Kami perwakilan pedagang kios kaki lima pedagang Sungai Hitam, itu meminta untuk kejelasan dari pemerintah Kota Bengkulu, kalau hari ini belum ada kejelasan, mereka ini adalah pedagang kecil, berhari-hari mencari makan dapat 20 sampai 30 ribu setiap hari, agar bangunan yang mereka dirikan dengan menggunakan uang sendiri tersebut dapat diganti, atau itu uang kerohiman atau uang ganti rugi," ucap Veri, Selasa (26/2/2019).

Harapan dari pedagang pasca dari penggusuran oleh pemerintah Kota Bengkulu harus jelas, namun sampai sekarang masih belum jelas tempat tersebut mau dibuat jadi apa.

"Jangan samapi setelah digusur dan diusir mereka tidak bisa berdagang lagi, jadi dari Hearing ini kami mintak kejelasan dari Pemerintah Kota Bengkulu, kalau ada uang kerohiman untuk mereka tolong dikomunikasikan cepat kepada mereka, kemudian di suatu hati ada revitalisasi mereka yang di gusur bisa berdagang di sana lagi," jelas Veri.

"Semenjak terjadi penggusuran banyak dari mereka itu yang terlantar, ada yang mengungsi, numpang sama warga, dan ada yang sama anaknya, sesilah melihat mereka. Jangan sampai kami melakukan Demo nanti karena tidak ada tanggapan dari mereka," tambah Veri sebagai juru bicara dari pedagang.

Dalam Hering tersebut yang dimediasi oleh DPR komisi II dan juga turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang bersangkutan dalam penggusuran lokasih tersebut, selama Hearing berjalan sempat luapan emosi oleh salah satu anggota Dewan Marliadi, SE dari praksi Gerindra.

"Saya sangat menyayangkan ya kepada Dishub ini, semua apa yang ditanya tidak tahu, terus selama ini kemana, mereka digusur kita tanya setelah itu mau dibuat apa kok malah kalian tidak tahu, kalian kan digaji oleh Negara melayani masyarakat juga, kok ini permasalahan banyak tidak tahu," luap emosi Marliadi ketika hearing berjalan.

Setelah Hering tersebut Dewan Kota Bengkulu mendukung apa yang menjadi program pemerintah sekarang ini.

"Kita sudah mendengarkan ya apa menjadi keluh kesah mereka, tadi juga ada perwakilan Dishub dan kita selaku anggota DPRD mendukung apa yang menjadi program pemerintah, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan juga terkait ketergantungan hidup masyarakat, apalagi masyarakat miskin, dari tuntutan mereka tadi sebagai mana pemerintah bisa mengganti apa yang sudah menjadi milik mereka dan pemerintah sangat disayangkan belum ada solusi terkait dari persoalan ini, kedepanya kita akan mempasilitasi permasalahan ini," demikian Marliadi. (Ert)