JAKARTA (Beritaintermezo.com)-Anggota DPR RI FPDIP Maruarar Sirait menilai semua hasil survei akan tergantung pada rekam jejak lembaga survei itu sendiri. Sehingga rekam jejak lembaga survei itu yang dipertaruhkan kepada masyarakat.

“Selain itu akan ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme lembaga survei itu sendiri. Sama halnya dengan dokter, kalau orang itu sakit, ya tak bisa dibilang sehat,” tegas anggota Komisi XI DPR itu.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam diskusi ‘Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa?’ bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Dikretur SMRC Sirojuddin Abbas dan sosiolog Universitas Ibnu Choldun Musni Umar di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Yang jelas kata Maruarar, kalau Jokowi menang lagi, Pak Fadli Zon dan Fahri Hamzah bisa menjadi menterinya Jokowi – Ma’ruf Amin. “Jadi, masing-masing mempunyai strategi untuk menang. Kita tetap bersatu, bersaudara, dan pemilu ini damai,” katanya singkat.

Sementara itu Fadli Zon yakin jika Prabowo akan memang dalam pilpres 2019 ini. Dia tidak percaya hasil survei, karena sering berbeda dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya.

Apalagi kata Waketum Gerindra itu, lembaga survei saat ini sekaligus menjadi konsultan politik. Kalau itu yang terjadi, maka hasil surveinya dipertanyakan. “Sehingga lembaga survei hanya akan menjadi predator demokrasi dan alat provoganda politik,” ungkapnya.

Sirojuddin Abbas menegaskan jika berbeda antara kajian akademik dan bukan akademik. Bahwa lembaga survei itu harus dilakukan secara akademik. Sehingga kredibilitas survei itu bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Sirojuddin, kredibilitas akan baik kalau reputasi dan rekam jejaknya selama bekerja baik, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang profesional, jujur dalam presentasi, dan runutan survei yang disampaikan ke masyarakat prosesnya harus jelas.

“Proses dan metodologinya harus jelas, karena tidak cukup hanya dengan statistik agar masyarakat tidak bingung. Dan, berbeda dengan survei internal karena tak bisa diverifikasi, hanya hasilnya yang dipublis. Sehingga tak menggambarkan realitas, tapi opini,” pungkasnya.(Bir)