Jakarta (Beritaintermezo.com)-DPR menolak usulan perpanjangan masa periodesasi presiden dari dua periode menjadi tiga atau empat periode selanjutnya. Hal itu, karena kekuasaan akan cenderung korup dan mengkhianati perjuangan reformasi Mei 1998.

"Sebagai wacana sah-sah dan wajar saja mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Tapi, faktanya kekuasaan akan cenderung korup (power tend to corrupt) dan merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi," tegas Achmad Baidowi.

Hal itu disampaikan dalam dialektika demokrasi "Bola Liar Amandemen, Masa Jabatan Presiden Diperpanjang?" bersama anggota DPR RI (F-NasDem) Syarief Abdullah Alkadrie, dan direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Lebih lanjut Awiek sapaan akrab anggota Komisi VI DPR FPPP itu, mengatakan justru periodesasi pembatasan jabatan presiden itu untuk menghindari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang terjadi selama 32 tahun Orde Baru. Tapi, munculnya wacana termasuk presiden dipilih oleh MPR RI itu wajar saja.

"Kalau konstitusi, UUD NRI 1945 itu memang harus sesuai dengan perkembangan zamannya, karena bukan barang mati. Tapi, sampai hari ini belum ada usulan perpanjangan maupun presiden dipilih MPR RI itu. Usulan itu sebaiknya dikaji aspek baik-buruk atau maslahat –mudhorot-nya untuk masyarakat, bangsa dan negara," tambahnya.

"Syarief Alkadrie menegaskan jika usulan perpanjangan maupun presiden dipilih MPR RI itu pasti sulit. “Kita sudah maju dengan dua periode dan dipilih rakyat, meski sila ke -4 Pancasila, memungkinkan dipilih MPR.  Konsekuensinya jika dipilih MPR, presiden akan jadi mandataris sekaligus kembali ke sistem parlementer," katanya.

Ujang mendukung pembatasan jabatan presiden seperti diamanhkan Pasal 7 UUD NRI 1945. Sebab, apapun alasannya jika diperpanjang akan cenderung korup. Seeperti kata Thomas Hobbes kekuasaan itu sejenis monster yang ganas, menakutkan dan bengis. "Kekuasaan itu akan jadi monster, tirani, otoriter, dan sewenang-wenang," ungkapnya.(Bir).