Jakarta (Beritaintermezo.com)-Krisis global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, mulai berdampak pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, dampaknya akan kecil terhadap Indonesia dibanding Singapura, Thailand dan negara-negara Asia Lainnya. Hal itu, karena usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) mampu menyangga perekonomian nasional.

Demikian yang terungkap dalam dialektika demokrasi "Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” bersama anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto (F-PDIP), anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin (F-PKS), Ketua Komite IV DPD RI Hj. Elviana, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin (Demokrat), dan Direktur INDEF Tauhid Ahmad, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

"Krisis global pasti berdampak pada Indonesia, tapi kecil, 17,8 persen. Dan, kalau mampu menangani ekspor sawit, karet, dan sebagainya bisa terhindar dari krisis. Disamping konsumsi yang bagus. Karenanya, pemerintah pusat harus mempermudah perizinan investasi di daerah yang menyumbang 35 persen pada APBN," tegas Ketua Komite IV DPD RI Elviana.
Sebab, ketika ada pengusaha dari Spanyol yang berkunjung ke Jambi, melihat sumber minyak terbesar ada di daerah itu, tapi karena proses perizinannya rumit, mereka batal berinvestasi. Untuk itu, Elviana minta kewenangan investasi itu diberikan ke daerah itu tidak setengah-setengah. "Jadi, pemerintah harus perhatikan daerah," ujarnya.

Darmadi Durianto menyontohkan ekspor ke Australia, yang selama ini ternyata lebih besar impor-nya dari Australia. Sehingga terjadi defisit, dan hambatan ekspor tersebut lebih banyak pada masalah non tarif, yang membuat ekspor Indonesia tak bisa optimal ke luar negeri. Karena itu, ia minta kalau ada industri yang tak mampu memproduksi komponennya di dalam negeri, seharusnya tak diberi izin.

Dengan demikian kata Darmadi, Omnibus law, undang-undang baru yang akan mengatur perkembangan UMKM dan membuka lapangan kerja yang diusulkan pemerintah sekarang ini diharapkan mampu menumbuhkan investasi. "Meski tak mudah dan perlu kajian mendalam, Omnibus Law diharapkan bisa menghadapi krisis global. Dimana pertumbuhan ekonomi dunia hanya 0,8 persen," ungkapnya.(Bir)