www.beritaintermezo.com
15:08 WIB - Kapolda Riau Resmikan Jaga Pemilu | 12:49 WIB - iKLAN | 09:53 WIB - Saksi Sebut, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet Jemput Uang dari PT CGA ke Surabaya | 09:49 WIB - Dalami Dugaan Pemerasan Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepsek di Inhu Riau | 09:38 WIB - Bupati Irwan Resmikan Pemakaian Pelabuhan Berstandar Nasional di Desa Pelantai | 09:30 WIB - New Normal di Webinar PPs UIR, Ekonomi Berputar Kesehatan Warga Tetap Dijaga
KPK Jilid V Harus Beri Bukti
Selasa, 07-01-2020 - 14:33:25 WIB

TERKAIT:
 
  • KPK Jilid V Harus Beri Bukti
  •  

    JAKARTA(Beritaintermezo.com)-Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai tuduhan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang menyebut KPK hancur oleh DPR dan Presiden RI sebagai tuduhan yang 'lebay'. Untuk itu, pimpinan KPK ke depan harus bisa membuktikan penegakan hukum KPK tersebut.

    "Penilaian yang disampaikan ICW  hal yang biasa saja, lumrah pandangan LSM seperti itu.  Kalau pandangan ICW sama dengan Pemerintah dan DPR, justru luar biasa. Meski tuduhan itu lebay," demikian anggota Komisi III DPR RI itu di Jakarta, Senin (30/12/2019).

    Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, LSM seperti ICW itu sudut pandangnya dikembangkan dari paradigma "suudzon" atau prasangka buruk bahwa Pemerintah dan DPR tidak serius atau bahkan melakukan impunitas terhadap kasus-kasus korupsi tertentu.

    Bagi DPR lanjut Arsul Sani, dengan nanti perjalanan waktu yang akan membuktikan; apakah pandangan ICW itu benar atau tidak? "Jadi, pimpinan KPK yang baru sebagai eksekutif penegakan hukum punya kewajiban untuk membuktikan sebaliknya, bahwa tuduhan ICW itu lebay," ungkapnya.

    Saat ditanya apakah karena ICW selama ini ‘menikmati’ uang dari sosialiasi KPK, dan pada KPK yang baru ini, ICW dikeluarkan dari kekuasaan KPK, Arsul menegaskan,”No Comment soal itu.”

    Sebelumnya ICW menilai 2019 merupakan tahun terburuk bagi pemberantasan korupsi. Bahkan, ICW mengatakan 2019 merupakan tahun kehancuran bagi KPK yang disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang. "Ini polemik luar biasa. Ada dua catatan kita," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhani di Kantor ICW, Ahad (29/12).

    Catatan pertama, yakni keputusan Istana dan DPR meloloskan lima figur pimpinan KPK yang menurut masyarakat sipil antikorupsi merupakan pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK. Menurut Kurnia, hal itu lantaran lima pimpinan KPK Jilid V dihasilkan dari proses seleksi yang banyak menuai persoalan.(Bir)



     
    Berita Lainnya :
  • KPK Jilid V Harus Beri Bukti
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    4 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    5 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica