JAKARTA (Beritiantermezo.com)-Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan minta seluruh kementerian kompak terkait pelanggaran wilayah NKRI oleh Kapal China di Natuna. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan seluruh kementerian terkait bersikap tegas dan tak ada kompromi untuk kedaulatan teritorial Indonesia itu.

"Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Jokowi untuk tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan teritorial wilayah RI di Natuna yang dilanggar oleh China itu," tegas Waketum Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Syarief, memang perlu langkah-langkah diplomasi yang baik, namun tak boleh ada negosiasi, apalagi kompromi soal pelanggaran yang dilakukan China di Natuna tersebut. "Tak perlu menarik Dubes RI di China. Cukup memanggil untuk menjelaskan posisi hukum internasionalnya, atau hanya bersifat konseling," katanya.

Sebab, lanjut Syarief, apa yang dilakukan China itu jelas merupakan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Dimana ZEE Indonesia ini telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sehingga China harus mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

Selain itu, China juga merupakan salah satu bagian dari UNCLOS 1982 tersebut. Maka berkewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982.

Karena itu Syarief minta semua menteri terkait baik TNI, Bakamla, Kementerian Kemaritiman dan lain-lain harus kompak dan siaga untuk menghalau kapal-kapal China tersebut. "Semua kementerian terkait harus kompak menghadapi kapal-kapal China itu," pungkasnya.(Bir)