Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan minta seluruh kementerian kompak terkait pelanggaran wilayah NKRI oleh Kapal China di Natuna. Apalagi " />
www.beritaintermezo.com
12:51 WIB - Dihadapan Ketua DPD, Gubernur Rohidin Paparkan Manfaat Konektivitas Untuk Kemajuan Bengkulu | 08:29 WIB - Tinggal Dikandang Sapi Bersama Lima Anaknya, Janda di Rohil Akan Dibangunkan RLH | 08:07 WIB - Wujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas, Bupati tinjau GMMS Di Kecamatan Sumber Harta | 08:02 WIB - KPK Warning, Balon Pilkada Bengkalis Terperiksa Lebih Baik Tidak Maju | 07:53 WIB - Camat Bonai Darussalam Buka Musrembang Tingkat Kecamatan | 07:50 WIB - Nyambi Jual Narkotika, ASN di Lubuk Lingga Diamankan Aparat
Semua Harus Kompak Hadapi Cina di Laut Natuna
Rabu, 08-01-2020 - 09:54:39 WIB

TERKAIT:
 
  • Semua Harus Kompak Hadapi Cina di Laut Natuna
  •  

    JAKARTA (Beritiantermezo.com)-Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan minta seluruh kementerian kompak terkait pelanggaran wilayah NKRI oleh Kapal China di Natuna. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan seluruh kementerian terkait bersikap tegas dan tak ada kompromi untuk kedaulatan teritorial Indonesia itu.

    "Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Jokowi untuk tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan teritorial wilayah RI di Natuna yang dilanggar oleh China itu," tegas Waketum Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/1/2020).

    Menurut Syarief, memang perlu langkah-langkah diplomasi yang baik, namun tak boleh ada negosiasi, apalagi kompromi soal pelanggaran yang dilakukan China di Natuna tersebut. "Tak perlu menarik Dubes RI di China. Cukup memanggil untuk menjelaskan posisi hukum internasionalnya, atau hanya bersifat konseling," katanya.

    Sebab, lanjut Syarief, apa yang dilakukan China itu jelas merupakan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

    Dimana ZEE Indonesia ini telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sehingga China harus mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

    Selain itu, China juga merupakan salah satu bagian dari UNCLOS 1982 tersebut. Maka berkewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982.

    Karena itu Syarief minta semua menteri terkait baik TNI, Bakamla, Kementerian Kemaritiman dan lain-lain harus kompak dan siaga untuk menghalau kapal-kapal China tersebut. "Semua kementerian terkait harus kompak menghadapi kapal-kapal China itu," pungkasnya.(Bir)



     
    Berita Lainnya :
  • Semua Harus Kompak Hadapi Cina di Laut Natuna
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    4 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    5 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    6 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    7 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    8 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica