Kalau pengelolaan parpol bagus dan transparan, maka tak akan ada ‘pasar gelap’ untuk menjadi kepala daerah, presiden, wakil presiden," />
www.beritaintermezo.com
09:47 WIB - Bupati Rokan Hulu sikapi keluhan warga Desa Tapung Jaya | 09:45 WIB - Hadiri senat UPP ke XIV, Bupati harap wisudawan/ti majukan SDM di Rokan Hulu | 15:08 WIB - Kapolda Riau Resmikan Jaga Pemilu | 12:49 WIB - iKLAN | 09:53 WIB - Saksi Sebut, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet Jemput Uang dari PT CGA ke Surabaya | 09:49 WIB - Dalami Dugaan Pemerasan Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepsek di Inhu Riau
Saan Mustofa : Konstituen Negara Kita Langgengkan Dinasti Politik
Rabu, 29-07-2020 - 07:54:52 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
TERKAIT:
 
  • Saan Mustofa : Konstituen Negara Kita Langgengkan Dinasti Politik
  •  

    Jakarta, (BI)-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan bahwa partai politiklah yang menjadi sumber utama sekaligus kunci dalam rekrutmen kader pemimpin . Baik kader calon kepala daerah, calon presiden, calon legislatif dan eksekutif, semuanya melalui parpol. Karena itu, penataan, menejemen, dan tata kelola parpol itu harus diperbaiki bersama-sama agar menghasilkan calon pemimpin yang memadai dan mampu mensejahterakan rakyat.

    "Kalau pengelolaan parpol bagus dan transparan, maka tak akan ada ‘pasar gelap’ untuk menjadi kepala daerah, presiden, wakil presiden, atau pejabat eksekutif dan legislatif. Sebab, selama ini ‘pasar gelap’ itu yang menyulitkan dan menjadi mahal menjadi calon kepala daerah," kata politisi Partai NasDem itu.

    Hal itu disampaikan Saan dalam forum legislasi ‘UU Pilkada dan Dinasti Politik’ bersama anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS), Zulfikar  Arse Sadikin (F-Golkar), dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggaini di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/7/2020).
    Penataan parpol juga terkait dengan munculnya dinasti politik. Hanya saja dinasti politik itu sudah terjadi sejak pilkada langsung tahun 2005, dan UU itu kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak oleh MK. Tapi, dinasti politik juga terjadi di Amerika Serikat dan negara maju lainnya.

    "Jadi, yang harus diperbaiki itu pengelolaan parpol. Jangan sampai mereduksi kualitas, kemampuan, kompetensi, track record, dan komitmen calon. Artinya, parpol jangan memajukan calon yang ujug-ujug dan tak pernah di parpol.

    Tapi, syarat maju pilkada dengan syarat 20 persen kursi DPRD juga mempersulit. Sehingga ada yang borong parpol, maka muncul calon yang kurang bahkan tidak memenuhi kualifikasi, dan itu menyulitkan mencari calon alternatif," jelas Saan lagi.

    Soal dinasti politik Zulfikar mengajak semua kembali ke konstitusi; Bab 1 pasal 1, pasal 10, pasal 20, dan pasal 28 j, intinya bahwa tak ada larangan dan semua warga negara berhak maju menjadi apapun. Hanya saja yang perlu diperbaiki adalah perlu adanya norma, kriteria, kompetensi, track record, dan konsistensi untuk membangun darah sekaligus menyejahterakan rakyat.

    "Selanjutnya, saya usul ambang batas pencalonan kepala daerah di UU pilkada ditiadakan, karena pemilih kita ini pluralitas dan siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang akan menjadi kepala daerah. Untuk itu, parpol seharusnya dibiayai oleh APBN agar bisa melakukan kaderisasi calon pemimpin," ungkap politisi Golkar itu.

    Tapi menurut Mardani, dinasti politik itu sangat buruk bahkan menjadi residu dalam politik. Terlebih akan menjadi kepala daerah itu tak saja menangani masalah ekonomi, tapi juga sosial politik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. "Paling tidak sudah di parpol selama dua tahun. Untuk Pak Jokowi, saya kira akan lebih baik kalau menjadi guru bangsa, karena tuntutan reformasi itu salah satunya menghapus KKN," katanya.

    Titi Anggraini menyoroti politik oligarki parpol, yang memang dikuasai oleh segelintir orang. Dari hegemoni penmbiayaan, struktur pusat hingga daerah, keputusan, dan lainnya ditentukan oleh pimpinan parpol. "Jadi, parpol ini menyumbang kekerabatan dan praktek transaksional dalam politik sangat besar. Ditambah lagi kesadaran masyarakat rendah, maka upaya melanggengkan kekuasaan itu tak berubah," tuturnya.(Bir)



     
    Berita Lainnya :
  • Saan Mustofa : Konstituen Negara Kita Langgengkan Dinasti Politik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    4 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    5 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica