Jakarta (BI)-Di tengah situasi pandemi yang sulit bagi seluruh negara di dunia, namun MPR RI optimis pemerintah akan mampu menjaga daya beli masyarakat. Khususnya pangan, energi (listrik), air bersih, dan sebagainya dengan kerja keras, semangat kebersamaan dan gotong-royong. Itulah bukti-bukti yang bisa menjadi harapan masyarakat ke depan.

"Laporan kinerja lembaga negara (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA dan KY) memang mudah, tapi bukti itu bisa mengalahkan seribu kata-kata. Jadi, harapan itu harus selalu ada dan tak boleh putus asa, karena pandemi covid-19 ini memang membuat dunia darurat. Namun, laporan pemerintah harus memberi harapan," tegas Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.

Hal itu disampaikan Jazilul saat dialog empat pilar MPR RI 'Sidang Tahunan MPR RI, Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi'  bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad di Kompleks MPR RI, Senin (10/8/2020).

Lebih lanjut kata Gus Jazil sapaan akrab Wakil Ketua Umum DPP PKB itu, kondisi menghadapi pandemi ini seperti perang, karena semua hotel, tempat wisata, sekolah tutup dan orang pun tak bisa bebas bepergian akibat adanya berbagai pembatasan-pembatasan. Itu yang terjadi sejak Perpres yang terbit pada 2 Maret 2020 lalu. "Kalau kita menang seperti apa dan kapan selesainya juga seperti apa? Gak ada yang tahu," ujarnya.

Menurut Gus Jazil, saat ini pemeringah diharapkan mampu menjaga agar penurunan ekonomi itu tidak drastis  dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Karena itu kata dia, para menterinya harus kerja keras dan penyerapannya langsung ke rakyat.

"Akibat pandemi ini tak ada lagi poros timur maupun barat, sehingga kita harus menghadapi kesulitan ini bersama-sama. Insya Allah dengan ini bangsa Indonesia mampu melewati kesulitan," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berharap laporan kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2020 mendatang menyampaikan sesuatu yang greget. Khususnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui suntikan dana bagi UMKM dengan kredit nol persen dan sebagainya.

"Kalau bisa pemerintah bisa injeksi Rp30 triliun untuk perbankan. Yang Rp10 triliun untuk Mandiri, Rp10 triliun untuk BRI, Rp5 triliun untuk BTN, dan Rp5 triliun untuk BNI 46. Suntikan dana itu untuk restrukturisasi uang-uang nasabah yang bermasalah akibat operasionalnya macet akibat covid-19 ini," tegas Fadel.

Menurut senator dari Gorontalo itu, saat ini UMKM itu mengalami kesulitan karena mau menyelesaikan utang-utangnya ke bank mengalami kesulitan selain bunganya dan operasionalnya yang macet. "Bunga banknya masih tinggi. Saya dengar 3,5 persen tapi belum terealisir. Demikian pula perusahaan finance, keuangan mau ajukan pailit tapi tak bisa mengembalikan uang pada masyarakat," ujarnya.

Malaysia saja berani suntik perbankan, Singapura cadangan devisa-nya kuat, tapi Philipina berat. Nah, kata Fadel, pihaknya berharap Presiden Jokowi sampaikan sesuatu yang greget untuk UMKM berikut bunganya yang kecil, karena likuiditas ekonomi yang sulit. "Kedua dana yang ada di APBN dan APBD mutlak harus dibelanjakan, karena serapannya masih kecil dan BPK dalam pengawasan juga harus lebih flelsibibel," ungkapnya.

Sejauh kata Fadel, kalau Presiden Jokowi melihat faktanya ada menyteri yang lemah kinerjanya, ya reshuffle saja. "Gak usah ragu, kalau ada menteri yang kinerjanya lemah sebaiknya ganti saja. Sekaligus memberi harapan bahwa pemerintah mampu menghadapi situasi yang sulit saat ini," pungkasnya.***(Bir)