Pemerintah daerah Rokan Hilir diminta selektif dalam menempatkan pejabat struktur seiring dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) " />
09:20 WIB - KPU Rohil Bagikan APK dan BK Kepada Seluruh LO Paslon | 09:18 WIB - Bupati Irwan dan Kabulog Buwas Bahas Masa Depan Sagu | 09:16 WIB - Sidang Karhutla, PT Adei Dituntut Denda 4,4 M | 09:14 WIB - Masyarakat Bagan Bhakti Yakinkan 85 Persen suara Buat Paslon SUDIN | 09:10 WIB - Relaksasi Tunggakan Iruan BPJS Komitmen Pemerintah Dalam Pelayanan Masyarakat | 08:14 WIB - Selain Membatasi Waktu, Disdukcapil Rohil Wajibkan Masyarakat Pakai Masker dan Cuci Tangan
Penempatan Pejabat Diminta Berbasiskan Kompetensi
Selasa, 30-08-2016 - 08:14:07 WIB

TERKAIT:
 
  • Penempatan Pejabat Diminta Berbasiskan Kompetensi
  •  

    BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Pemerintah daerah Rokan Hilir diminta selektif dalam menempatkan pejabat struktur seiring dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perangkat Daerah.Diperkirakan dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi perampingan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan terjadinya pengabungan atau peleburan dinas yang ada selama ini.

    "Terkait dengan perampingan SKPD demi menunjang terciptanya pengelolaan pemerintahan yang baik tentunya dalam penempatan pejabat struktural harus selektif. Artinya proses rekrutmen pejabat harus berbasiskan kompetensi. Figur yang dipilih adalah orang yang benar-benar mampu, jangan sekedar mengakomodasi kepentingan politik saja tapi tetap profesional dan proporsional," kata anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Senin (29/8) di Bagansiapiapi.

    Politisi PKB Rohil ini menegaskan, kedepan kinerja segenap SKPD harus saling berpacu memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan ada keterlambatan atau terganggunya proses pelayanan publik hanya karena faktor pimpinan dinas yang keluar daerah.

    "Jadi kami minta ada pertimbangan yang cermat dalam menempatkan pejabat. Begitu juga menyangkut apa saja dinas, badan kantor yang digabungkan serta yang dihapus. Tujuannya agar beban kerja yang ada terbagi secara profesional dan proporsional," ujarnya sembari menambahkan tidak ada lagi kesan tumpang tindih sehingga dapat menghasilkan perubahan kinerja baru yang lebih baik bagi masyarakat Rohil.

    Abu Khoiri juga menilai kebijakan perampingan SKPD itu sebagai bagian mengikuti peraturan pemerintah tentang Perangkat Daerah. Disisi lain kenyataannya hal tersebut dipandang sangat tepat bila melihat kondisi di daerah. Berapa dinas yang dibutuhkan dikaitkan pula dengan kemampuan anggaran yang ada, "pungkasnya. (zal)




     
    Berita Lainnya :
  • Penempatan Pejabat Diminta Berbasiskan Kompetensi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    4 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    5 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    6 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    7 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica