Terkait Perizinan Galian C Ditanah Putih, DPRD Ajak Pemkab Dan Aparat Membantu Masyarakat
Kamis, 13-10-2016 - 16:05:42 WIB
BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengajak semua pihak terutama pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hilir (Rohil) dan Aparat penegak hukum terkait lainnya untuk senantiasa membantu dan tidak mempersulit masyarakat. Pasalnya, selain mampu menambah pemasukan kas negara tentunya juga sebagai salah satu upaya membantu pemerintah setempat dalam penyedian dan pembukaan lapangan pekerjaan baru dinegeri ini.
"Masyarakat kita dikecamatan tanah putih sedinginan yang memiliki lahan membuka usaha penambangan pasir, dimana lahan itu katanya sudah tidak produktif lagi untuk ditanami tanaman. Nah, Niat baik dari masyarakat itu tentunya sangat bagus dan mampu menampung tenaga kerja yang tentunya sangat kita apresiasi," kata Ketua DPRD Rohil, H Nasruddin Hasan, Kamis (13/10) di Bagansiapiapi.
Sayangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sempat terusik oleh adanya aparat penegak hukum yang menanyakan izin dari pertambangan tersebut dan meminta sejumlah jatah bulan dengan jumlah yang berpariasi. Untuk itu kita sebagai dewan tidak akan tinggal diam dan akan membantuk tim untuk mencari kebenaran tersebut. "Kita minta sekaligus mengajak pemkab rohil melalui instansi terkait dalam hal ini Badan pengendalian Lingkungan (Bapedal) untuk membantu masyarakat mengurus periziannya kepemprop Riau," Ajaknya.
Menurut Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Rohil ini, Untuk masalah perizinan galian C itu wewenang pemprop Riau. Makanya pemerinntah daerah dalam hal ini Bupati dan Bapedal rohil harus membantu masyarakat itu agar memberikan rekomendasi pengurusan perizinan itu ketingkat propinsi. "DPRD Siap membantu masyarakat untuk mengurus perizinan itu sampai tuntas, jangankan ketingkat propinsi, ketingkat pusat kita juga siap membantu masyarakat. karena usaha yang dilakukan itu selain membuka lapangan pekerjaan juga mampu menambah penghasilan daerah (PAD)," Ujarnya.
Terkait adanaya oknum yang katanya melakukan pungli pihaknya akan membentuk tim untuk mencari tau kebenarannya. "Jika memang ada oknum aparat yang sengaja mempersulit masyarakat misalnya dari institusi kepolisian kita akan laporkan kekapolres Rohil, Jika oknumnya berasal dari TNI kita laporkan keatasan tertingginya misalnya setingkatan Kodim, Namun jika oknum itu berasal dari PNS maka akan kita laporkan ke bupati rohil," Ancamnya.
Nah, Jadi inntinya jangan sampai masyarakat yang ingin mengurus izin itu tidak dibantu. Apalagi kita ketahui saat ini sudah diperitahkan oleh presiden melalui kapolri dan seluruh instansi terkait supaya tidak melakukan pungli dikantor pemerintahan terutama dikantor pelayanan publik. "Kalau memang mereka (masyarakat'red) tidak punya izin kita berikan izin dan kita siap bantu supaya izin yang diberikan ada pemasukan dari negara. Daripada mereka tidak punya izin tapi ada uang yang keluar dari mereka dan uang itu masuk kepada oknum-oknum, ini kan sudah tidak benar," tegasnya.
"Mari sama-sama kita tegakkan aturan, mari sama-sama kita membina kepentingan masyarakat. Kalau memang tidak punya izin kita bantu," tuturnya. Ditambahkan, DPRD Rohil dalam hal ini akan membantu masyarakat yang meminta izin tersebut dan akan mengawal poses perizinan hingga kekantor mana pun yang dibutuhkan," Pungkasnya. (zal)
Komentar Anda :