Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PRovinsi Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Riau ke-66. Bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Riau Jl Sudirman Pekanbaru, Rabu (9/8/2023).

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Riau Yulisman didampingi wakil Ketua Syafruddin Poti, Agung Nugroho dan Hardianto. Dihadiri langsung Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution.

Selain duhadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, paripurna ini juga dihadiri para gubernur Riau pada masanya seperti  Saleh Djasit, Rusli Zainal, Wan Abubakar, Annas Maamun, Djohermansyah Djohan, Arsyad Juliandi Rachman, Wan Thamrin Hasyim, dan Mambang Mit.

Kemudian juga dihadiri para mantan Pimpinan DPRD Riau yakni drh. Khaidir, Johar Firdaus, Suparman, Septina Primawati, Indra Gunawan Eet, dan Asri Auzar.

Memulai rapat paripurna, pimpinan dewan Yulisman  mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Riau ke-66.

"Atas nama pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Riau ke-66. Seraya mengajak komponen masyarakat untuk senantiasa bersatu dan berkarya menuju kemandirian," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau dalam sambutannya menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi Riau dalam kurun empat tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 22,3 persen menjadi 17 persen.

"Capaian ini merupakan prestasi kita bersama sehingga kita termasuk lima provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5% dan Provinsi ke 6 dengan stunting terendah tingkat nasional," ujar Gubri.

Syamsuar menyampaikan Pencapaian tahun 2022 tersebut telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu 18,4 persen dan mencapai target WHO yaitu, 20 persen. Sesuai amanat Presiden untuk 2024, imbuhnya, ditargetkan Indonesia turun hingga 14 persen.

"Maka dari itu, dengan sisa waktu 1 tahun 6 bulan ini, kita harus bisa menurunkan minimal 3 perseen," sebutnya.

Oleh karena itu pihaknya menghimbau beberapa Kabupaten di Provinsi Riau dengan prevalensi stunting masih diatas rata-rata.

"Dengan demikian, saya menghimbau kepada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kuantan Singingi di mana prevalensi stunting-nya masih di atas rata-rata capaian Provinsi, harus bekerja lebih keras supaya bisa menurunkannya," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pada tahun 2023 ini, kebijakan yang dilakukan Pemprov Riau adalah Bantuan Keuangan Khusus desa sebesar Rp 8 Juta. Dana tersebut, ucapnya, diarahkan untuk operasional posyandu, membentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Kemudian, membuat kebijakan sebuah platform keterlibatan pemangku kepentingan secara terstruktur dan terukur yaitu orang perorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Selain itu, melakukan intervensi prioritas melalui pemanfaatan data yang terintegrasi meliputi data kemiskinan ekstrim, data keluarga berisiko stunting, data lokus stunting, dan data indeks desa membangun, dengan sasaran prioritas penanganan kepada remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur.

Selanjutnya disampaikan, Pemerintah Provinsi Riau juga secara konsisten memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, disabilitas, dan lanjut usia terlantar di dalam panti melalui pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se Provinsi Riau.

"Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan sosial kepada 95 LKS dengan total anggaran sebesar Rp. 25,1 Miliar. Bantuan ini didistribusikan kepada LKS di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau," tandasnya.***(jin)