www.beritaintermezo.com
14:43 WIB - Komisi I DPRD Meranti Gelar Rapat Bersama Mitra Kerja, Bahas Capaian Bersama dan Dampak Program | 13:41 WIB - Semangat Berbagi PHR, Wujud Syukur Keberhasilan Tajak Sumur Eksplorasi Pinang East | 19:36 WIB - Hakim Vonis Bersalah Terdakwa Perusuh Aset Perusahaan Negara | 15:33 WIB - Pemprov Riau Segera Usulkan Pengganti Pj Walikota Pekanbaru. | 15:24 WIB - KPU Sebut Partisipasi Pemilih Turun 20 Persen Pada Pemilu 2024 di Pekanbaru | 20:04 WIB - IOH Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadhan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Aksi APTISI Minta Menteri Pendidikan Nadiem Dicopot, Sampaikan Empat Tuntutan
Rabu, 28-09-2022 - 08:31:17 WIB

TERKAIT:
   
 

Jakarta (Beritaintermezo.com)-Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah X B Riau menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Selasa (27/9/2022). Aksi tersebut dilakukan meminta presiden RI Joko Widodo mencopot Menteri Pendidikan Nadiem Karim.

Di depan Istana Merdeka, peserta aksi dari APTISI Riau itu bergabung dengan Rektor dan Pengurus APTISI lainnya dari seluruh Indonesia. Termasuk APTISI Pusat.

"Kami ini adalah akademisi, dosen dari berbagai perguruan tinggi. Datang ke sini minta kepada Presiden Jokowi supaya mencopot Nadiem sebagai Menteri karena membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi kacau," teriak Medison Dahlan, orator APTISI Riau.

Selain menyampaikan tuntutan turunkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Prof Syafrinaldi juga menyampaikan empat tuntutan APTISI Riau kepada Pemerintah. Pertama, terkait dengan RUU Sisdiknas yang disiapkan dengan gegabah dan tidak melibatkan APTISI yang keberadaannya sangat jelas di dunia pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kedua, perlu dipertegas dalam RUU bahwa akreditasi diwajibkan bagi semua institusi perguruan tinggi, sedangkan akreditasi program studi bersifat sukarela.

"Kita ingin pelaksanaan akreditasi dibiayai oleh Anggaran Negara melalui APBN," ujar Rektor Universitas Islam Riau itu.

Ketiga, tambah Syafrinaldi, terkait dengan norma pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022. Di dalamnya dijabarkan bahwa terdapat tiga seleksi yang diperkenankan pada PTN dalam menerima mahasiswa. Yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN.

"Hal ini menurut kami tidak sesuai dengan ratio penerimaan mahasiswa baru sehingga menciptakan ketidakadilan. Apalagi PTS, salah satunya, bergantung hidup dari mahasiswa. Kami berpendapat perlu ditinjau ulang demi terciptanya keadilan yang merata baik itu untuk PTN dan PTS. Jalur mandiri PTN lebih baik dihapuskan," tandas Syafrinaldi.

Di luar norma Pasal 4, APTISI juga mempersoalkan norma Pasal 8 yang menyatakan bahwa seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Menurut APTISI Riau, norma ini tidak mengatur sanksi bagi PTN bila melakukan pelanggaran.

"Frase pelarangan tersebut tidak memiliki dampak apapun kalau dilanggar oleh PTN," tegas Guru Besar Hukum UIR itu. Di luar itu, APTISI Riau juga menolak adanya Lembaga Akreditasi Mandiri yang berbayar.

APTISI Riau juga mendesak APTISI Pusat agar melakukan gugatan Judicial Review terhadap Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022 ke Mahkamah Agung.

Aksi damai APTISI berlangsung hingga sore. Tak kurang 30 bus mengintari Istana Merdeka membawa ratusan pimpinan dan dosen dari berbagai perguruan tinggi.

"Kalau mas Nadiem tak sanggup mengelola pendidikan di Indonesia, sebaiknya mundur daripada sistem pendidikan hancur," tambah Sekretaris APTISI Riau Indra Hasan kepada wartawan saat mengikuti aksi.

Diantara peserta demo terlihat Rektor Universitas Islam Riau Prof Dr H Syafrinaldi (Ketua APTISI Riau), Rektor Universitas Hang Tuah Prof Dr Syafrani (Pembina APTISI), Mantan Dekan Fakultas Teknik UMRI Dr Indra Hasan (Sekretaris APTISI), Ketua STIH Persada Bunda (Bendahara APTISI), Medison Dahlan SH MH (Wakil Ketua Bidang Organisasi APTISI).

Ketua Yayasan Persada Bunda Dr Haznil Zainal (Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan APTISI), Yusril Sabri SH MH (Wakil Ketua Bidang Advokasi APTISI), Rektor UNIKS Dr Nopriadi (Wakil Ketua APTISI) dan Dosen Fakultas Hukum UIR Dr H Syafriadi SH MH (Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi).

Di "Semprot" DPR RI

Sebelumnya, Senin (26/9/2022) Nadiem Makarim di semprot anggota DPR RI saat melakukan rapat dengar pendapat dengan kementerian Pendidikan. DPR mengungkapkan kekecewaannya terhadap Nadiem.

Anggota DPR RI itu Anita Jacoba Gah, ia memaparkan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia khusunya dalam dunia pendidikan.

Anita menyebut keadaan yang terjadi saat ini berbeda dengan yang dipaparkan Mendikbud di PBB. Masih banyaknya persoalan yang ada di dunia pendidikan Indonesia.

"Contoh saja hari ini, kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada, penyesuain-penyesuaian program, penyesuaian-penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementrian ini tidak punya prinsip," ujar Anita.

Anita juga mengungkapkan pada saat melakukan rapat, semua program yang sudah mendikbud paparkan masih adanya perubahan serta anggaran yang berbeda.

"Program ada, anggaran ada, tapi dirasakan oleh rakyat atau tidak? Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami anda tidak berhasil," tanya Anita.

"Mengenai persoalan PPPK, sampai hari ini Pak, masih banyak guru yang menangis, yang belum mendapatkan gaji," terangnya.

Anita juga mempertanyakan tentang kinerja serta dampak positif bagi Indonesia dari 400 tim bayangan yang sebelumnya telah dipaparkan Nadiem di PBB.

Kemudian, dalam rapat tersebut Anita juga meminta laporan data realisasi APBN yang pernah diminta, mencakup semua program kerja termasuk dana transfer ke daerah.

Selanjutnya, meminta laporan mengenai dana-dana pendidikan yaitu dana BOS dan BOP PAUD.

Serta tunjangan khusus guru didaerah terpencil yang ternyata masih banyak guru belum menerima dana tersebut.***(sm/jin)



 
Berita Lainnya :
  • Aksi APTISI Minta Menteri Pendidikan Nadiem Dicopot, Sampaikan Empat Tuntutan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    3 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    4 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    5 Harap Pinta Belasan Tahun
    Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Resmi Beroperasi
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    10 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica