Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau menerima penghargaan hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada wilayah Regional I. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubenur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution di Hotel Gammara Makassar, Kamis (7/7/2022).

"Terimakasih dan kami sangat mengapresiasi atas penghargaan yang telah diberikan kepada Provinsi Riau," ujar Edy Nasution.

Wagubri berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi Pemprov Riau untuk lebih baik lagi kedepannya sehingga angka stunting di Bumi Lancang Kuning dapat diatasi.

Pemprov Riau sangat konsisten dalam menyelesailan permasalahan stunting, bahkan penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama, yakni bagaimana bisa menurunkan angka stunting di masing-masing daerah.

Berdasarkan data, setiap tahunnya angka stunting di Riau mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari tahun 2013 angka stunting di Riau adalah 36,8 persen, kemudian tahun 2018  yaitu 27,4 persen, tahun 2019 ini turun menjadi 23,95% dan terakhir 2021 yaitu sebesar 22,3%.

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2024, angka stunting di Bumi Melayu ini sudah mencapai 14 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen per tahun.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menjelaskan sesuai arahan Presiden, tahun 2022 ini prevalensi Stanting di Indonesia harus di turunkan setidaknya menjadi 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Dijelaskan Teguh, tujuan dari penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

Mulai dari memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8  delapan aksi konvergensi penurunan stunting, mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8  delapan aksi konvergensi penurunan stunting, serta mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8  delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

"BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS pastinya perlu didukung oleh kita semuanya, intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran," imbuh.

Oleh karenanya, untuk mewujudkan Indonsia Zero Stunting pada tahun 2024 mendatang, Teguh menyebut diperlukan sinergi dari seluruh elemen terkait, mulai dari sektor pemerintahan, Tim Penggerak PKK termasuk unsur masyarakat.

"Dengan demikian diharapkan pelaksanaan aksi penurunan stunting dapat lebih optimal dan konkret, guna kemajuan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya," tutup Teguh.***