PINGGIR (Beritaintermezo.com) – Kabupaten Bengkalis masuk sepuluh besar se-Indonesia, sebagai kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan pembangunan desa tercepat selama priode 2014-2018.

Hal ini disampaikan Dr. Ivanovic Agusta. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Sosialisasi Indeks Desa Membangun dan Persiapan Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa Tahun 2019, di Jakarta, Selasa 18 Desember 2018.

“Alhamdulillah, berdasarkan laporan dari pendamping desa dari Kemendes yang mengikuti sosialisasi, dalam ekspos disebutkan bahwa Kabupaten Bengkalis masuk sepuluh besar sebagai dengan pertumbuhan pembangunan desa tercepat,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkalis, Yuhelmi, disela-sela pelantikan kepala desa di Kantor Camat Pinggir, Kamis 20 Desember 2018.

Posisi pertama ditempati Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Posisi ketiga dan keempat, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Posisi kelima ditempati Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, kemudian Kabupaten Keerom Papua. Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Posisi kedelapan, ditempati Masybrat, Provinsi Papua Barat.

Kemudian diikuti Kota Tual, Provinsi Maluku dan posisi kesepuluh Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Untuk level Pulau Sumatera kita pada posisi kedua, setelah Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Ini sebuah prestasi yang harus menjadi motivasi bagi seluruh elemen di desa,” ungkap Yuhelmi

Dalam sosialisasi yang diselenggarakan Gedung Balai Makarti Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jl. KMP. Kalibata No.17 Jakarta Selatan, diikuti Kementerian Desa PDTT, BPS, Koorprov dan Tenaga Ahli Penanggung jawab IDM Se-Indonesia.

Dikatakan Yuhelmi, keberhasilan Kabupaten Bengkalis menempati posisi lima sebagai daerah dengan laju pertumbuhan pembangunan desa tercepat selama priode 2014-2018, merupakan berkat kerja sama seluruh elemen yang ada, baik itu tingkat kabupaten hingga pemerintah desa.

Sesuai Nawacita ketiga Presiden, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pertanyaan besar itu, secara nyata dijawab desa dengan tuntas. Desa ternyata mampu menjalankan mandatnya untuk membangun desa-desanya sesuai dengan konstitusi dan regulasi yang mengatur. Desa jg telah mampu bertransformasi dari desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang.

Dari pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bengkalis tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Tertinggal 47 desa, berkembang 81 desa, maju 7 desa dan mandiri 1 desa.

Data IDM ini akan dikonsolidasikan dengan data BPS sebagai dasar pemerintah membuat Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Desa.

Indkator kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan tercepat tahun 2014-2018, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Secara rinci, untuk Indeks Ketahanan Sosial meliputi skor akses sarana kesehatan, ketersedian dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian tingkat kepesertaan BPJS, akses Poskesdes, aktivitas Posyandu, akses terhadap SD/MI, akses terhadap SMP/MTs, akses terhadap SMU/SMK.

Kemudian skor ketersedian PAUD, tersediaan PKMB/Paket ABC, akses terhadap pusat keterampilan/kursus. Ketersediaan taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa. Kebiasaan gotong royong, frekuensi gotong royong, keberadaan ruang publi, kelompok kegiatan olahraga.

Kemudian, skor kegiatan olahraga, keberagamaan agama, keragaman bahasa, keragaman komunikasi dan pos keamanan, siskamling, konflik, PMKS, Akses SLB, akses listrik, sinyal, internet, akses internet warga, akses jamban, pengelolaan sampah, air minum, air mandi dan cuci

Sedangkan Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi skor keberagaman produksi, pertokoann pasar, toko dan warung kelontong, kedai dan pengipan, pos dan jasa logistik, bank dan BPR, faslitas kredit, lembaga ekonomi, moda transportasi umum, keterbukaan wilayah dan kualitas jalan.

Selanjutnya Indeks Ketahanan Lingkungan, meliputi skor kualitas lingkungan, rawan bencana dan tanggap bencana. ***