Bagansiapiapi (Beritaintermezo.com)-Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahun 2023 telah dianggarkan oleh DPRD Rohil pada APBD murni tahun ini, namun demikian Pilpeng bakal terancam gagal dilaksanakan.

Dipaparkan Ketua Komisi A DPRD Rohil, Rally Anugrah Harahap, bahwa sudah ada kesepakatan antara komisi A dengan Dinas PMD di tahun 2022 kemarin saat penganggaran APBD-P.

"Kita sepakat menganggarkan Rp50 juta perdesa untuk 50 desa yang akan melaksanakan Pilpeng pada tahun 2023," ujarnya.

Untuk itu, Komisi A kembali mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) guna membahas kelanjutan pelaksanaan Pilpeng tersebut.

"Namun hari ini kita melaksanakan eksklusi di komisi A dengan PMD, ada hasil yang kita raih namun tidak sesuai yang kita harapkan. Di mana menurut pemaparan PMD anggaran yang sudah dialokasikan oleh Banggar dan Komisi A di tahun 2022 tidak muncul di nota keuangan," Ucapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi A merasa miris, kesempatan yang sudah tertuang dalam APBD ternyata bisa hilang. "Apa penyebabnya kita kurang memahami, tentu dalam hal ini punya peranan untuk menanggapi kenapa bisa anggaran itu hilang tentu saja BPKAD," katanya.

Selanjutnya, kata Rally, Komisi A berharap harus ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini bahwa Bupati harus mencari solusi agar Pilpeng tetap terlaksana. Karena mengingat dan menimbang banyaknya masyarakat atau desa yang menginginkan pelaksanaan Pilpeng di tahun 2023.

Lebih lanjut, secara undang-undang kata Rally, jika tidak ada dana maka tidak bisa dilaksanakan. Namun, DPRD sudah menganggarkan dari tahun 2022 saat APBD-P untuk penganggaran pemilihan Pilpeng, lantas kenapa tidak muncul. (zal)