Rohil (Beritaintermezo.com)-Beredar kartu kampanye berisi janji politik salah satu kandidat paslon kepala daerah di Pilkada Rohil yang akan membagikan uang dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Pemegang kartu akan mendapat uang sebesar Rp 250 ribu per bulan, jika sang kandidat terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Rokan Hilir.

Dalam foto yang beredar di masyarakat, kartu tersebut tercetak dengan nama Kartu 4M4N yang memuat nomor 4 dalam lingkaran putih dicoblos paku. Pada sisi kiri kartu tertulis kalimat: Kartu ini berlaku jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Rokan Hilir.

Menanggapi beredarnya kartu 4M4N tersebut, pengamat politik dari Pusat Kajian Demokrasi dan Kebijakan Daerah, Raya Desmawanto, MSi menilai kartu kampanye tersebut tak realistis dan kelak sulit untuk direalisasikan. Soalnya, program bagi-bagi uang seperti bansos tunai akan menelan biaya dan anggaran yang besar. APBD Rohil bisa jebol bila bansos tunai tersebut diterapkan, padahal kebutuhan untuk pembangunan lebih mendesak.

"Mau berapa anggaran akan tersedot jika bantuan sosial tunai itu direalisasikan. APBD akan tersedot untuk itu saja, padahal Rohil membutuhkan pembangunan fisik yang masih tertinggal serta kebutuhan anggaran sektor strategis lainnya," tegas Raya dalam keterangan media, Jumat (13/11/2020).

Ia juga menilai program bansos tunai tersebut tidak etis dan tidak mendidik masyarakat. Idealnya, program kampanye tidak saja berbicara soal bagi-bagi uang kepada masyarakat (bansos), namun lebih pada gagasan program yang lebih strategis dan membumi untuk kemajuan Rokan Hilir yang kaya akan sumber daya alam, termasuk migas.

Menurutnya, kampanye tentang cara percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemerataan infrastruktur, penguatan UMKM dan pemantapan posisi strategis Rohil, jauh lebih penting dan substantif untuk disodorkan kepada masyarakat. Soal program bagi-bagi uang bansos ke calon pemilih hanya rayuan pemikat semata yang bersifat pragmatis dan sesaat.

"Apakah dengan uang bansos Rp 250 ribu per bulan sudah bisa menghidupi satu keluarga? Jadi, sangat tidak etis dan tidak mendidik program bansos tunai tersebut. Memang kesannya manis dan enak, tapi itu sebenarnya hanya permen pemikat saja untuk meninabobokkan," kata Raya.

Menurutnya, masyarakat hendaknya berpikir rasional terhadap sodoran janji politik pembagian bansos uang tunai yang tidak realistis diwujudkan oleh kandidat kelak jika terpilih. Apalagi saat ini program bansos dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan sosial lainnya sudah cukup besar dialokasikan oleh pemerintahan pusat Presiden Jokowi.

"Sudah banyak bansos dari pemerintah pusat. Seharusnya, calon pemimpin daerah lebih mengedepankan kampanye yang lebih bermutu dan substantif. Tidak sekadar permen politik belaka. Rakyat idealnya memilih berdasarkan track record calon kepala daerah dan program yang jelas dan terukur," pungkas Raya.***