Jadikan Pusat Logistik Berikat, Gubernur Dorong Impor Barang ke Karimun
Kamis, 24-01-2019 - 07:44:25 WIB
Karimun (Beritaintermezo.com)-Gubernur Kepri Nurdin Basirun mempermudah masuknya barang impor ke Karimun dan wilayah Kepri pada umumnya. Upaya yang dilakukan Nurdin Basirun adalah dengan menjadikan Karimun sebagai Pusat Logistik Berikat. Wacana itu sudah pernah digagas Kakanwil DJBC Khusus Kepri ketika dijabat Rusman Hadi.
"Kemarin kita sudah rapat dengan Menteri Keuangan yang dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung untuk membahas rencana impor ke Karimun atau wilayah Kepri lainnya. Dari hasil rapat itu, nanti akan dibuat aturan apakah Pusat Logistik Berikat atau Kawasan Logistik," ungkap Nurdin Basirun di Tanjungbalai Karimun, Minggu (20/1).
Kata Nurdin, selama ini kebutuhan pokok di Karimun didatangkan dari Pulau Jawa. Banyak kendala yang dihadapi para distributor, mulai dari jarak tempuh yang jauh akan menimbulkan cost yang tinggi. Belum lagi terancamnya keselamatan barang sampai ke Karimun karena pengaruh cuaca.
"Namun, jika dibandingkan masuknya barang dari negara tetangga. Kalau bisa kita masukkan langsung untuk kebutuhan rakyat, kenapa tidak Kalau kita masukkan barang untuk Kepri, maka kita berikan kebijakan. Dengan catatan, agar barang tersebut tidak melimpah ke daerah lain. Tugas pemerintah adalah mendata berapa kebutuhan dan masuknya barang ke daerah ini," terangnya.
Nurdin menyebut, secara teknis dirinya akan menemui secara langsung Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk membahas kebijakan impor barang tersebut. Bahkan, kalangan pengusaha sudah banyak yang meminta kepadanya untuk membuat kebijakan terkait kemudahan masuknya barang impor ke Karimun.
"Saya juga sudah berkali-kali menyampaikan permasalahan ini ke pusat. Tolong di Karimun ada kebijakan khusus, jangan sampai kebutuhan pokok mahal. Apa guna gaji naik kalau harga-harga masih mahal. Alhamdulillah, apa yang kita minta tersebut mendapat respon dari Menteri Keuangan ketika melakukan kunjungan kerja ke Batam," jelas Nurdin.
Rusman Hadi ketika menjabat sebagai Kakanwil DJBC Khusus Kepri pernah mengatakan, pihaknya bakal mewujudkan Karimun menjadi Pusat Logistik Berikat (PBL) untuk menampung kebutuhan pokok seperti beras, gula dan kebutuhan pangan lainnya pasca ditutupnya kran impor ke Indonesia. Usulan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi Karimun jauh dari pusat logistik yang ada di Jakarta.
Bahan pokok tersebut masuk ke Karimun ditampung dalam area tertentu tanpa dipungut pajak dan bea masuk. Namun, begitu barang-barang tersebut dibawa keluar Karimun baru dikenakan pajak. Usulan tersebut sudah disampaikan Rusman Hadi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat.
"Kami sekarang sedang menyusun untuk pembentukan suatu kawasan yang dinamakan Pusat Logistik Berikat. Disana, nanti akan ditampung bahan-bahan pokok dari luar. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Karimun, apalagi pada saat menjelang lebaran dan Imlek selalu kekurangan," ungkap Rusman Hadi saat coffee morning di atas Kapal BC-60001, 13 September 2018 lalu.
Kata Rusman, saat ini proses persetujuan kawasan PBL masih berada di Ditjen Bea Cukai di Jakarta. Jika pusat menyetujui, maka Kanwil DJBC Khusus Kepri akan membahas secara teknis dengan mengumpulkan stakeholder terkait termasuk juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mempermudah masuknya barang-barang kebutuhan pokok ke Karimun.
Sebelumnya, masyarakat Karimun meminta kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk membuka kuota impor beras, gula dan buah buahan ke Karimun. Pasalnya, sejak ditutupnya kran impor pangan dan buah-buahan, maka sejumlah kebutuhan makin melambung tinggi. Masyarakat menilai, Gubernur Nurdin memiliki akses yang lebih kuat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta.
"Kami sangat berharap agar Pak Gubernur bisa melobi Menteri Perdagangan untuk membuka kran impor beras, gula dan buah-buahan ke Karimun. Kami sangat yakin, Pak Gubernur mampu melobi pusat untuk memberikan kuota kepada Karimun," ungkap Mardianis, warga Kolong, Kecamatan Karimun, Kamis (1/2).
Kata Mardianis, sejak ditutupnya impor bahan pangan dan buah-buahan ke Karimun, maka hampir semua gudang-gudang penampungan beras dan bahan pangan lainnya di kawasan Baran, Kecamatan Meral tutup. Sebab, kapal-kapal pengangkut beras dan gula tidak pernah masuk lagi ke Karimun.
Menurut dia, dengan posisi Karimun yang dekat dengan Malaysia dan Singapura seharusnya daerah ini diberikan kuota khusus impor beras, gula maupun buah-buahan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Karimun tidak termasuk dalam tujuan daerah impor karena tidak memiliki pelabuhan utama.
Tertutupnya akses kapal-kapal pengangkut pangan dari Singapura ke Karimun karena adanya kebijakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penertiban impor berisiko tinggi (PIBT di Jakarta, 12 Juli 2017 lalu. Kebijakan itu keluar setelah dilakukannya rapat bersama pimpinan lembaga tinggi negara dan sejumlah menteri terkait.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kiprah, Jhon Syahputra juga berharap kepada Gubernur Kepri dan Bupati Karimun untuk membahas perekonomian Karimun pasca keluarnya kebijakan penertiban impor berisiko tinggi. Pasalnya, kebijakan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Karimun.
"Sudah saatnya gubernur dan bupati duduk bersama dan merangkut lembaga-lembaga perekonomian seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk membuka kembali kran impor beras, gula dan buah-buahan ke daerah ini," ungkap Jhon Syahputra.(hk/hen)
Komentar Anda :